DPR Nilai Niat Prabowo Fasilitasi Konflik Iran-AS-Israel Penuh Tantangan
Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa niat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran perlu dikaji lebih mendalam. Menurutnya, meski sesuai dengan prinsip bebas aktif Indonesia, langkah ini menghadapi banyak kendala yang signifikan.
Iran Dinilai Belum Tentu Menerima Tawaran Indonesia
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa gerak diplomasi Indonesia saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). "Sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah tawaran fasilitasi dari Indonesia dalam kondisi seperti ini," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/3/2026).
Ia menambahkan bahwa menjadi fasilitator konflik memerlukan komitmen yang serius dan berkelanjutan. "Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran yang tidak sedikit untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap untuk komitmen semacam itu?" tegas Hasanuddin.
Kepentingan Nasional dan Kalkulasi Strategis Harus Jelas
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan perlunya kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia. "Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional kita," paparnya.
Ia justru menyarankan agar Indonesia memfokuskan peran fasilitator pada konflik yang lebih relevan secara regional. "Misalnya, dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak. ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil, dan itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia," jelas Hasanuddin.
Latar Belakang: Prabowo Siap Bertolak ke Teheran
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran. Eskalasi konflik memuncak dengan serangan gabungan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu Iran, dengan aksi balasan yang masih berlangsung.
Kemlu RI menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. "Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai," bunyi pernyataan resmi.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif, jika disetujui oleh kedua belah pihak. "Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," sebut Kemlu RI. Peningkatan ketegangan di Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dunia.
Harapan Iran atas Dukungan Indonesia
Di sisi lain, Kedutaan Besar Iran di Jakarta dalam pernyataan tertulisnya mengungkapkan harapan agar pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk tokoh politik, organisasi keagamaan, akademisi, dan media, secara tegas mengecam dimulainya perang dan agresi terhadap wilayah Republik Islam Iran.
Iran menyatakan bahwa serangan AS dan Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tindakan agresi yang nyata. "Menanggapi agresi tersebut merupakan hak yang sah dan legitim Republik Islam Iran. Angkatan Bersenjata Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya untuk mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional," tegas pernyataan tersebut.
Dengan kompleksnya dinamika ini, niat Indonesia untuk menjadi fasilitator konflik Timur Tengah masih menyisakan tanda tanya besar, terutama terkait kesiapan dan relevansinya dengan kepentingan nasional yang lebih mendesak.
