Delegasi Iran Tiba di Islamabad untuk Perundingan Damai dengan Amerika Serikat
Media pemerintah Iran melaporkan bahwa delegasi Iran telah tiba di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/04) untuk memulai perundingan damai dengan Amerika Serikat. Saluran Telegram stasiun televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf.
Komposisi Delegasi Iran dan Pihak Amerika Serikat
Delegasi Iran tidak hanya terdiri dari Ghalibaf, tetapi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mereka termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi; Sekretaris Dewan Pertahanan, Ali Akbar Ahmadian; Gubernur Bank Sentral, Abdolnaser Hemmati; serta beberapa anggota parlemen Iran. Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance sedang dalam perjalanan ke Islamabad untuk mewakili AS dalam perundingan ini. Vance didampingi oleh utusan khusus Steve Witkoff serta menantu sekaligus penasihat Presiden Donald Trump, Jared Kushner.
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS telah menerima proposal 10 butir dari Iran, yang ia sebut sebagai "dasar yang dapat dijalankan untuk bernegosiasi". Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyebutkan adanya proposal 15 butir dari pihaknya. Libur dua hari telah diumumkan di ibu kota Pakistan menjelang perundingan bersejarah antara Iran dan AS ini.
Ganjalan Potensial dalam Perundingan: Lebanon dan Serangan Israel
Salah satu isu yang berpotensi menggagalkan perundingan adalah situasi di Lebanon. Serangan Israel terhadap sekutu Iran di Lebanon, kelompok Hizbullah, dapat menghambat negosiasi bahkan sebelum dimulai. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menulis di platform X bahwa "kelanjutan tindakan-tindakan ini akan membuat perundingan menjadi tanpa makna". Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan meninggalkan sekutu Lebanon-nya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan tidak ada "gencatan senjata" terkait Hizbullah, meskipun peringatan pengungsian telah dikeluarkan. Donald Trump mengatakan tindakan Israel di Lebanon akan "sedikit lebih rendah skalanya", dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pembicaraan langsung antara Israel dan Lebanon di Washington pekan depan. Namun, apakah langkah-langkah ini memuaskan Iran masih harus dilihat.
Selat Hormuz: Titik Rawan Lainnya
Topik lain yang berpotensi menggagalkan perundingan adalah Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial bagi kapal tanker. Donald Trump mengkritik Iran karena "melakukan pekerjaan yang sangat buruk" dalam mengizinkan kapal-kapal melintas, meskipun sebelumnya berjanji akan memfasilitasi. Ia menuduh Iran "tidak terhormat" dalam unggahan di Truth Social.
Sangat sedikit kapal yang berhasil melintasi Selat Hormuz sejak gencatan senjata dimulai, dengan ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut masih terjebak. Iran menyebut Selat Hormuz sebagai perairan kedaulatannya dan berencana merilis regulasi baru untuk mengatur lalu lintas kapal. Pada Kamis (09/11), Iran mengumumkan pembentukan rute transit baru di utara jalur pemisah lalu lintas kapal, diklaim untuk menghindari ranjau anti-kapal. Laporan menyebutkan beberapa kapal yang melintas membayar biaya hingga US$2 juta, yang memicu peringatan Trump agar Iran tidak memungut biaya.
Isu Nuklir: Sumber Perselisihan Terbesar
Topik nuklir merupakan sumber perselisihan terbesar dan terlama antara AS dan Iran. Trump meluncurkan Operation Epic Fury untuk memastikan Iran "tidak akan pernah memiliki senjata nuklir". Iran membantah berusaha membangun bom, menekankan haknya sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil.
Proposal 10 butir dari Iran mencakup tuntutan pengakuan internasional atas hak pengayaan uranium, sementara rencana 15 poin Trump dilaporkan menuntut Iran mengakhiri seluruh pengayaan uranium di wilayahnya. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, hanya menyatakan Iran "tidak akan pernah memiliki senjata nuklir". Perundingan ini mengingatkan pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015 yang memakan waktu bertahun-tahun.
Sekutu Regional Iran dan Keringanan Sanksi
Jaringan sekutu regional Iran, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan milisi di Irak, memberikan pengaruh di Timur Tengah. Jaringan ini, yang disebut Iran sebagai "Poros Perlawanan", terus digempur sejak serangan Gaza Oktober 2023. Meski ekonomi Iran tertekan, belum ada tanda jelas bahwa Iran siap melepaskan sekutu-sekutunya.
Iran juga menuntut keringanan sanksi sebagai bagian dari kesepakatan damai. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, menegaskan bahwa sekitar US$120 miliar aset Iran yang dibekukan harus dicairkan sebelum perundingan dimulai, sebagai salah satu dari dua langkah yang disepakati sebelumnya. Namun, pernyataan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, tentang gencatan senjata dua minggu tidak menyebutkan pencairan aset, menimbulkan ketidakjelasan. Kesediaan pemerintahan Trump membuat konsesi sebesar itu masih harus dibuktikan.
Perundingan ini menghadapi tantangan kompleks dari berbagai isu sensitif yang telah lama menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara.
