Dave Laksono Kritik Kebijakan Tol Kripto Iran di Selat Hormuz, Soroti Kapal Pertamina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, merespons dengan tegas kebijakan pemerintah Iran yang mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membayar "tarif tol" dalam bentuk aset kripto. Legislator dari Partai Golkar ini menilai langkah tersebut berpotensi menambah beban ekonomi global dan menciptakan ketidakpastian baru bagi stabilitas jalur perdagangan internasional.
Ancaman bagi Stabilitas Perdagangan Global
"Saya memandang kebijakan Iran yang memberlakukan pungutan dalam bentuk aset digital terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz sebagai langkah yang menimbulkan ketidakpastian baru bagi stabilitas jalur perdagangan internasional," kata Dave Laksono dalam pernyataannya pada Sabtu, 10 April 2026.
Ia menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital energi dunia, sehingga setiap kebijakan yang bersifat unilateral berpotensi menambah beban ekonomi global dan memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas. "Selat Hormuz adalah arteri penting bagi pasokan minyak global, dan keputusan sepihak seperti ini dapat mengganggu aliran perdagangan yang sudah mapan," tambahnya.
Keprihatinan atas Kapal Pertamina yang Tertahan
Dave Laksono juga menyoroti situasi dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini masih tertahan di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa keselamatan awak kapal dan kepastian operasional harus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia.
"Terkait dengan keberadaan dua kapal tanker Pertamina yang saat ini tertahan, saya tegaskan bahwa keselamatan awak kapal dan kepastian operasional harus menjadi perhatian utama. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu segera melakukan komunikasi intensif dengan otoritas terkait, agar tidak terjadi diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia," tegasnya.
Dorongan untuk Diplomasi Intensif
Legislator tersebut mendorong Kementerian Luar Negeri untuk menggencarkan diplomasi dengan pendekatan negosiasi yang proaktif. Ia berharap Indonesia dapat berperan dalam meredakan konflik yang terjadi di Timur Tengah sekaligus melindungi kepentingan nasional.
"Kami mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk mengintensifkan usaha diplomasi dan pendekatan negosiasi dengan pihak terkait. Langkah ini penting agar kepentingan Indonesia terlindungi, sekaligus memastikan bahwa jalur perdagangan tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang merugikan bangsa," ujar Dave.
Ia menambahkan, "Optimisme tetap perlu dijaga bahwa melalui diplomasi aktif, kerja sama multilateral, dan komitmen terhadap perdamaian, Indonesia dapat berperan konstruktif dalam meredakan ketegangan serta memastikan jalur perdagangan tetap aman dan berdaya guna bagi kepentingan global maupun nasional."
Detail Kebijakan Tol Kripto Iran
Diketahui, Iran mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membayar tarif tol dalam bentuk aset kripto. Besaran tarif yang dikenakan setara dengan US$ 1 atau sekitar Rp 17.122 per barel minyak muatan di atas kapal. Kebijakan ini diberlakukan selama gencatan senjata dua minggu dengan Amerika Serikat.
Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan AS.
Dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz harus terlebih dahulu mengirimkan e-mail kepada pihak berwenang Iran mengenai muatan yang mereka bawa. Setelah penilaian selesai, mereka dikenakan tarif yang sesuai dan harus membayar dengan bitcoin dalam waktu beberapa detik setelah pembayaran diterima.
"Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi," kata Hosseini kepada Financial Times, seperti dikutip pada Jumat, 10 April 2026.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku perdagangan internasional, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi lebih dari seperlima pasokan minyak dunia. Respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia melalui pernyataan Dave Laksono, menunjukkan bahwa isu ini akan terus menjadi perhatian dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global ke depan.
