AS Setujui Penjualan Darurat 12.000 Bom ke Israel di Tengah Perang dengan Iran
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui penjualan darurat sebanyak 12.000 selongsong bom ke Israel, dalam konteks perang Timur Tengah yang semakin memanas dengan Iran. Keputusan ini diambil oleh Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS, dengan nilai penjualan mencapai sekitar US$ 151,8 juta untuk amunisi seberat 1.000 pon atau 450 kilogram per selongsong.
Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Israel
Menurut pernyataan resmi dari biro tersebut, penjualan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Israel dalam menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang. Penjualan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan dalam negeri Israel dan berfungsi sebagai pencegah terhadap ancaman regional, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita AFP pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Selain amunisi, paket penjualan ini mencakup layanan logistik dan dukungan teknis dari pemerintah AS serta kontraktor terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang mengungkapkan bahwa perusahaan pertahanan utama AS telah setuju untuk melipatgandakan produksi senjata canggih, sebagaimana diunggahnya di media sosial pada Jumat, 6 Maret 2026 waktu setempat.
Pengecualian Persetujuan Kongres dan Kontroversi
Biasanya, penjualan senjata AS memerlukan persetujuan dari Kongres. Namun, dalam kasus ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengeluarkan pengecualian dengan melewatkan proses persetujuan tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengutip Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata, menyatakan bahwa keadaan darurat telah terjadi yang mengharuskan penjualan segera demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Keputusan ini menuai kritik dari anggota Kongres Gregory Meeks, seorang Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR. Meeks menyatakan bahwa mengabaikan peninjauan kongres atas penjualan senjata tersebut mengungkapkan kontradiksi yang mencolok di jantung argumen pemerintahan ini untuk perang. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump telah berulang kali menegaskan kesiapan penuh untuk perang, namun terburu-buru menggunakan wewenang darurat untuk menghindari Kongres, yang menciptakan kisah yang berbeda.
Meeks lebih lanjut mencetuskan bahwa ini adalah keadaan darurat yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan Trump, menyoroti ketegangan politik dalam negeri AS terkait kebijakan luar negeri dan penjualan senjata di tengah konflik regional yang kompleks.
