15 Butir Rencana Damai Trump Ditolak Mentah oleh Iran
Media pemerintah Iran, Press TV, melaporkan bahwa Teheran secara tegas menolak 15 butir rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Penolakan ini terjadi meskipun Trump sebelumnya menyatakan bahwa Iran "sangat menginginkan" negosiasi dan telah memberikan "hadiah yang sangat signifikan" terkait minyak, gas, dan Selat Hormuz.
Kontradiksi Klaim dan Realitas Negosiasi
Pada Selasa (24/03/2026), Trump mengklaim adanya kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran. Namun, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, langsung membantah melalui media sosial X. "Tidak ada negosiasi yang dilakukan dengan AS, dan fakenews digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta melarikan diri dari kubangan yang menjebak AS dan Israel," tulis Ghalibaf.
Meskipun demikian, sumber-sumber diplomatik mengungkapkan bahwa pesan-pesan memang disampaikan dari AS ke Iran secara tidak langsung melalui perantara seperti Pakistan, yang memiliki hubungan baik dengan kedua pemerintahan. Ini berbeda dengan negosiasi formal, yang mungkin menjelaskan mengapa pejabat Iran menampik keras adanya pembicaraan resmi.
Isi 15 Butir Rencana Perdamaian Trump
BBC belum memperoleh akses terhadap dokumen resmi rencana Trump, tetapi sejumlah media internasional, termasuk Channel 12 Israel, telah mengungkap beberapa detail kunci. Proposal tersebut mencakup persyaratan utama berikut:
- Iran harus berkomitmen untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir, membongkar fasilitas nuklirnya, dan menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
- Iran harus menyetujui pembatasan program rudal, baik dari segi jangkauan maupun jumlah.
- Iran harus menghentikan pendanaan kepada kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman.
- Iran diwajibkan membuka kembali Selat Hormuz sebagai "koridor maritim bebas". Penutupan selat ini telah menyebabkan kenaikan harga BBM dan kekhawatiran resesi global.
Sebagai imbalan, AS akan membantu pengembangan proyek nuklir sipil di Bushehr dan semua sanksi internasional terhadap Iran akan dicabut. Sanksi penuh diberlakukan kembali pada November lalu setelah Iran menangguhkan inspeksi fasilitas nuklir menyusul serangan AS dan Israel.
Respons Ambigu Gedung Putih dan Proposal Tandingan Iran
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, bersikap ambigu saat ditanya tentang rencana tersebut pada Rabu (25/03). "Laporan tersebut bersifat spekulatif dan sebagian informasi tidak sepenuhnya akurat," katanya, sambil mengakui bahwa rencana itu "mengandung unsur kebenaran." Leavitt menolak membahas rincian lebih lanjut atau kemungkinan pengerahan pasukan AS di Iran.
Sementara itu, Iran tidak hanya menolak proposal Trump tetapi juga mengajukan lima syarat tandingan melalui pejabat anonim yang dikutip Press TV:
- Penghentian total "agresi dan pembunuhan oleh musuh", mengingat sejumlah pejabat tinggi Iran termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah tewas.
- Mekanisme konkret untuk memastikan perang tidak diberlakukan kembali terhadap Republik Islam Iran.
- Pembayaran kerusakan perang dan ganti rugi ekonomi.
- Hak Iran untuk tetap menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan Selat Hormuz.
- Israel harus mengakhiri serangan terhadap sekutu Iran di wilayah tersebut, termasuk Hizbullah di Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa "pihak Amerika telah mulai mengirim berbagai pesan melalui beragam perantara," tetapi menegaskan Iran "belum berniat untuk bernegosiasi saat ini."
Analisis Kebuntuan Diplomatik
Koresponden keamanan BBC, Frank Gardner, menganalisis bahwa kebuntuan antara AS dan Iran mengingatkan pada upaya Rusia dan Ukraina mengakhiri perang. "Kedua pihak sama-sama menyatakan ingin mengakhiri konflik, tetapi hanya dengan syarat yang mereka tentukan sendiri, dan syarat itu tidak dapat diterima oleh pihak lawan," tulis Gardner.
Meskipun menderita kerugian militer besar dan kehilangan pemimpin tertinggi, Iran tetap bertahan dengan sistem otonomi di 31 provinsi yang memungkinkan Garda Revolusi bergerak independen. Iran masih menguasai Selat Hormuz dan terus menembakkan drone serta rudal ke negara-negara Arab di Teluk.
Posisi Iran saat ini membuatnya merasa tidak perlu memberikan konsesi kepada AS atau Israel. Semakin sering Gedung Putih menyatakan bahwa Iran memerlukan kesepakatan, semakin kecil keinginan Teheran untuk menciptakannya. Jarak antara kedua pihak tampaknya masih sangat lebar, dengan sedikit harapan untuk penyelesaian damai dalam waktu dekat.
