Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kemunduran demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Demokrasi Sentralistik dan Otoriter Populis
Menurut Hasto, demokrasi politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Bahkan, Indonesia dinilai berubah menjadi negara otoriter yang populis. "Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Bahkan Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," tegas Hasto.
Penyelenggaraan Negara Menjauh dari Supremasi Hukum
Hasto mengamati bahwa perubahan tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan justru berubah orientasi dan tunduk pada kepentingan kekuasaan. "Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," ujar Hasto.
PDIP Meminta Maaf atas Ambisi Kekuasaan
Kondisi ini menjadi salah satu alasan PDIP menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Partai melakukan refleksi terhadap berbagai dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. "Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," kata Hasto.
Pentingnya Supremasi Hukum bagi Bangsa
Hasto juga menyinggung berbagai kritik terkait kriminalisasi politik dan penegakan hukum. Menurutnya, tanpa supremasi hukum, Indonesia tidak akan memiliki fondasi politik maupun ekonomi yang kuat untuk menopang pembangunan nasional. "Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran," ucap Hasto.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum bagi PDIP untuk menyoroti pentingnya kembali ke nilai-nilai Pancasila dan demokrasi yang sejati.
