PAN Hormati PDIP yang Kritis ke Pemerintah: Kalau Kadernya Demo Wajar
Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar. Menurut PAN, secara obyektif PDIP tidak masuk sebagai partai pemerintah dan tidak memiliki kader di Kabinet Merah Putih.
"Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai 'partai oposisi', hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan," kata Viva kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Viva mengatakan partainya menghormati sikap politik PDIP. Sebab, dia menilai itu menjadi keuntungan bagi demokrasi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang. "PAN menilai bahwa sikap kritis PDIP adalah sikap yang konstruktif, tidak destruktif. Mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, dan memberikan solusi alternatif kebijakan," ujar Wamen Transmigrasi tersebut.
Viva juga menilai tak ada yang keliru jika kader PDIP ikut turun ke jalan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi dari posisi politik partai yang berada di luar pemerintahan. "Jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, hal itu adalah wajar saja sebagai cerminan dari sikap tegas yang berada di luar pemerintah," katanya.
"PAN menilai bahwa situasi politik parlementarian berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum nitizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi PDIP sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang. Ganjar mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai. "Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).
