Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus untuk meneliti ulang data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas pada Rabu, 15 Juli 2026, dengan tenggat waktu 30 hari.
Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sebelumnya telah melaporkan kepada Presiden bahwa pihaknya tidak akan mengejar target kuantitas, melainkan memperbaiki kualitas penyaluran MBG. "Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Agustina Arumsari menambahkan bahwa langkah pertama adalah memvalidasi data 63 juta penerima yang ada saat ini. "Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Arumsari kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Evaluasi Skema Insentif SPPG
BGN juga tengah mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Arumsari, insentif tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap SPPG. "Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," kata Arum. "Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.
Gebrakan Baru BGN
Perbaikan data dan skema insentif merupakan bagian dari strategi BGN untuk memaksimalkan penyaluran MBG. Program ini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Dengan validasi data yang akurat, diharapkan bantuan tepat sasaran dan tidak ada lagi penerima yang tidak berhak.
