Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) secara tegas membantah tuduhan adanya pengkondisian dari pemerintah terkait demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini mencuat di tengah aksi-aksi dukungan terhadap program andalan pemerintah tersebut.
Pemerintah Hormati Semua Pendapat
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat. Baik yang sejalan dengan kebijakan pemerintah maupun yang bersifat kritis, semuanya dihargai.
"Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapapun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah, maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut," ujar Kurnia kepada wartawan di Gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pembenahan Program MBG Terus Dilakukan
Kurnia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembenahan terhadap program MBG. Perbaikan di berbagai aspek terus diupayakan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan jajarannya.
"Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," ucapnya.
Bantahan Terkait Pengkondisian Demo
Menanggapi isu adanya keterlibatan pemerintah dalam demo dukungan MBG, Kurnia dengan tegas membantah. Menurutnya, pemerintah tidak melakukan pengkondisian apa pun terhadap aksi-aksi tersebut.
"Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespons ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar," ujarnya.
"Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra," tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus merespons aksi-aksi yang digelar oleh aliansi masyarakat Jakarta yang mendukung keberlanjutan program MBG dan menuntut pemberantasan korupsi. Bakom RI menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengarahkan atau memobilisasi massa, dan semua aksi yang terjadi merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin oleh undang-undang.
