Kebijakan WFH Jumat Resmi Diterapkan, Namun Implementasi di Lapangan Masih Terkendala
Pemerintah secara resmi telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) dan menyesuaikan aturan serupa bagi karyawan sektor swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi bahan bakar minyak di tengah situasi konflik global yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Proses Birokrasi Menjadi Penghambat Utama Pelaksanaan
Meskipun instruksi resmi dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan, ternyata implementasi di lapangan belum berjalan mulus. Banyak pekerja di Jakarta mengaku belum akan memulai WFH pada Jumat mendatang karena berbagai kendala administratif dan teknis.
Puji (42), seorang pekerja di Politeknik Kesehatan Jakarta, mengungkapkan bahwa institusinya masih dalam proses pengkajian mendalam terkait kebijakan WFH ini. "Sekarang masih menunggu keputusan dari atasan. Saya dengar sih sudah turun instruksinya, tapi di kantor kami kan harus dibuat keputusan turunannya, nah itu belum muncul sih," jelas Puji saat ditemui di Stasiun Sudirman pada Kamis (9/4/2026).
Sektor Pendidikan Kesehatan Hadapi Tantangan Khusus
Menurut Puji, sektor pendidikan kesehatan memiliki pertimbangan khusus yang membuat implementasi WFH menjadi lebih kompleks. Mayoritas kegiatan di institusi kesehatan bersifat praktik lapangan yang sulit dilakukan secara daring.
"Kami kan kampus kesehatan, itu banyak pertimbangannya. Bisa jadi nanti output ke mahasiswanya tidak tercapai. Di tempat kami itu 60 persen sudah praktik, full praktik. Kalau dibikin WFH ya sebenarnya kurang cocok kalau pakai Zoom," paparnya lebih lanjut.
Namun demikian, Puji menyatakan bahwa institusinya sedang beradaptasi dengan mengembangkan sistem kuliah berbasis digital yang diharapkan dapat efektif untuk mendukung kebijakan baru ini.
Karyawan Swasta Juga Menunggu Keputusan Manajemen
Kondisi serupa juga dialami oleh karyawan sektor swasta. Dio (21), seorang karyawan swasta di Jakarta, mengungkapkan bahwa perusahaannya belum menentukan apakah akan menerapkan WFH pada Jumat mendatang.
"Kalau saat ini sebenarnya lagi digodok sih, maksudnya masih belum menentukan apakah hari Jumat ini akan ada WFH atau tidak. Keputusannya belum ada," kata Dio menjelaskan situasi di tempat kerjanya.
Meskipun belum diterapkan, Dio mengaku mendukung penuh kebijakan WFH ini. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi efektif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat energi dan waktu perjalanan.
"Sebenarnya saya setuju karena menjadi salah satu solusi buat para pekerja untuk bisa lebih produktif. Mereka punya waktu lebih banyak karena tidak perlu commute di hari Jumat dengan menghemat energinya lebih banyak lagi," tegas Dio.
Skema WFH sebagai Bagian dari Efisiensi Nasional
Kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak nasional. Skema yang disiapkan memungkinkan pegawai baik ASN maupun swasta untuk bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, khususnya setiap hari Jumat.
Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi, tetapi juga menciptakan budaya kerja baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta situasi global yang dinamis.
