Wapres Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Catat di Buku Kecil
Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil inisiatif untuk menerima perwakilan mahasiswa yang sedang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Wapres pada Senin (15/6/2026) tersebut, Gibran menyambut langsung aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.
Koordinator Aksi Mahasiswa, Abdi Maludin, mengungkapkan bahwa para mahasiswa menyampaikan kajian mereka secara langsung kepada Wapres Gibran. Menurutnya, Gibran mencatat seluruh aspirasi mahasiswa dalam sebuah buku kecil yang dibawanya.
"Pun respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," ujar Abdi usai pertemuan.
Berbagai Aspirasi Disampaikan Mahasiswa
Abdi menjelaskan bahwa para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah keresahan, baik yang berskala nasional maupun daerah. "Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Mungkin itu hasil daripada pertemuannya," tuturnya.
Tuntutan yang disampaikan terbagi dalam beberapa klaster. Pertama, klaster fiskal dan pendidikan, yang meminta pembekuan sementara pelaksanaan program MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah untuk diaudit transparansi. Selain itu, mereka meminta pengalihan efisiensi anggaran untuk mensubsidi biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau.
Kedua, klaster hukum dan supremasi sipil. Mahasiswa meminta agar pemerintah daerah mengirimkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan lalu.
Ketiga, klaster krisis moneter dan energi. Mahasiswa mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai menghancurkan daya beli domestik masyarakat.
Abdi juga menyampaikan ultimatum, "Apabila dalam waktu 5x24 jam paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami."
Pertemuan ini menunjukkan keterbukaan Wapres Gibran dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa dan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
