Wamendagri Soroti Pentingnya Sinkronisasi Program untuk Pembangunan Daerah Tertinggal
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan tata kelola desa. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial untuk memastikan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kemandirian desa di seluruh wilayah Indonesia.
Koordinasi untuk Integrasi Program Prioritas
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang digelar di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan. "Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Dalam paparannya, Wiyagus menyinggung sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi daerah tertinggal. Tantangan tersebut meliputi:
- Keterbatasan kapasitas fiskal
- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Kualitas pelayanan dasar yang belum memadai
Program Afirmasi dan Penguatan Kapasitas
Untuk menjawab persoalan tersebut, ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan berbagai program afirmasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan desa.
Salah satu fokus utama adalah penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal agar lebih profesional dan kompeten. Selain itu, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen strategis kepada 1.200 camat serta membangun 20 unit kantor di lokasi prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program BERAKSI dan Pendampingan Teknis
Pemerintah juga akan meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) sebagai upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda prioritas nasional. "Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelas Wiyagus.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan pendampingan teknis agar desa-desa di wilayah tertinggal tidak berjalan sendiri dalam proses pembangunan. Ia berharap desa dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
