Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Arahan dalam Rakorbangpus
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang digelar di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
Tiga Tantangan Utama Kepala Daerah
Bima Arya menjelaskan bahwa sinkronisasi saat ini memiliki konteks yang sangat krusial dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Kepala daerah kini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Ia menyebutkan setidaknya tiga tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini, yaitu:
- Tantangan geopolitik di tingkat global
- Pengawalan program prioritas di tingkat nasional
- Janji politik dan harapan publik di tingkat lokal
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hal paling mendasar yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.
Pentingnya SPM dalam Sinkronisasi
Menurut Bima Arya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pedoman untuk melakukan sinkronisasi sudah jelas. Kemendagri bersama Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi tersebut. Ia menambahkan bahwa jika enam SPM tersebut belum berjalan optimal, maka sinkronisasi program pusat dan daerah akan sulit diwujudkan. Seluruh SPM harus masuk dalam dokumen perencanaan, dianggarkan melalui program, serta memiliki target kinerja yang jelas.
Karena itu, Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap Pemda yang masih mengalami kendala dalam menjalankan program-program tersebut. "Mereka kita pastikan, mampu atau enggak untuk (memenuhi) Standar Pelayanan Minimal yang paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, yang ininya (SPM) bagaimana," ungkapnya.
Program Strategis Nasional sebagai Pengungkit Pembangunan
Bima Arya menegaskan bahwa pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan. Ia mencontohkan praktik baik yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal berbagai program prioritas nasional sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah. "Kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya agak gesit juga, dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun," tuturnya.
Dorongan untuk Konsistensi dan Inovasi
Di akhir paparannya, Bima Arya mendorong Pemda untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan.
Rakorbangpus ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan perwakilan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
