Wamendagri Desak Perkuat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Jawa Timur
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk secara tegas mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar di Shangri-La Hotel, Surabaya, pada Selasa (14/4/2026).
Peringatan Terhadap Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi
Ribka Haluk memberikan peringatan serius agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak timpang antara provinsi dan daerah-daerah di bawahnya. "Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan," tegas Ribka dalam keterangan resminya.
Ia menekankan bahwa peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. "Kekompakan jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim patut diapresiasi, begitu pula dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat," ujar Ribka.
Dukungan untuk Indonesia Emas 2045 dan Bonus Demografi
Namun, Wamendagri berpesan agar peningkatan IPM tersebut harus bisa dirasakan secara merata hingga level kabupaten dan kota. Hal ini dinilai penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Kalau kita bicara Indonesia Emas, salah satu aspeknya adalah bagaimana kita ingin ada bonus demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah memilikinya. Tinggal kita tunggu bonus demografi untuk provinsi-provinsi lainnya," imbuhnya.
Sejalan dengan slogan 'Jatim Gerbang Baru Nusantara', Ribka berharap Jawa Timur dapat menjadi motor perekonomian baru, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Untuk mewujudkan misi tersebut, perencanaan pembangunan perlu dimatangkan dan disinkronkan dengan baik antar semua tingkat pemerintahan.
Tantangan yang Masih Dihadapi: Angka Pengangguran
Meski memberikan apresiasi, Ribka Haluk menyoroti satu pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Jawa Timur. "Untuk Jawa Timur, perlu kita perhatikan hanya masalah angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM, dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, bahkan program nasional pun sudah diikuti secara baik," tandasnya.
Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi kunci utama untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa kemajuan ekonomi serta peningkatan IPM dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
