Wamendagri Wiyagus Dorong Sinergi Daerah untuk Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program-program prioritas nasional. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar di Pendopo Kota Banjar, Jawa Barat, pada Sabtu, 7 Februari 2026.
Kolaborasi Kunci Sukses Program Prioritas
Menurut Wiyagus, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar program sektoral, melainkan gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor. "Program ini sifatnya bukan program sektoral, melainkan gerakan bersama lintas pihak," ujarnya.
MBG sebagai Investasi SDM Jangka Panjang
Dalam arahannya, Wiyagus menjelaskan bahwa MBG merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat. Sasaran program ini mencakup anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan. "Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kita sedang pada era bonus demografi," tegasnya.
Ia menilai bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian pangan adalah pilar penting dalam pembangunan nasional. Program MBG juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam delapan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Wiyagus mengingatkan agar pemerintah daerah memahami Asta Cita sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. "Ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai acuan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah lima tahun ke depan," tambahnya.
Kopdeskel Merah Putih sebagai Pusat Ekonomi Rakyat
Terkait Kopdeskel Merah Putih, Wiyagus menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Kopdeskel diharapkan mampu:
- Menyerap hasil produksi lokal.
- Memperpendek rantai distribusi.
- Meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk lebih dari 81.000 unit koperasi secara kelembagaan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan strategis dalam memfasilitasi pemerintah daerah terkait pembentukan koperasi dan memonitor penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Integritas dan Kekompakan sebagai Fondasi
Wiyagus juga mengingatkan pentingnya integritas seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. "Integritas merupakan fondasi utama pelayanan publik," tegasnya.
Di sisi lain, ia mengajak seluruh unsur Forkopimda Kota Banjar untuk terus menjaga kekompakan sebagai "super team" dalam menyukseskan program prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah. "Dalam super team itu terdiri dari para superman dan superwoman, yang hadir di sini," pungkasnya.
Kunjungan ke Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi
Setelah memberikan arahan, Wiyagus mengunjungi Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hegarsari Pataruman di Kota Banjar. Ia meninjau berbagai fasilitas dan menyapa para petugas di SPPG tersebut. Turut hadir dalam forum tersebut Wali Kota Banjar Sudarsono beserta jajaran Pemkot Banjar, Forkopimda setempat, serta pejabat terkait lainnya.
Dengan sinergi yang kuat, program-program prioritas seperti MBG dan Kopdeskel Merah Putih diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penguatan sumber daya manusia, ekonomi rakyat, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
