Usulan Cak Imin untuk PNS Kerja dari Rumah Dapat Respons dari NasDem
Partai NasDem memberikan tanggapan terkait usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Usulan ini muncul sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).
Desain Kebijakan yang Jelas dan Terukur
Ujang Bey, Kapoksi NasDem Komisi II DPR, menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat desain kebijakan WFH secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan. "Saya sebagai Anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut dalam rangka efisiensi BBM," kata Ujang kepada wartawan pada Senin, 16 Maret 2026.
Namun, dia menekankan bahwa pemerintah harus menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan ini. Selain itu, pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal meskipun diterapkan WFH. "Perlu dihitung baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif," ujarnya.
Penentuan Instansi dan Kementerian
Ujang juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Hal ini karena jumlah PNS saat ini cukup besar, sehingga perlu seleksi yang tepat. "Karena instansi dan kementerian kan banyak, ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa dengan penentuan ini, akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat secara nyata. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja pelayanan.
Latar Belakang Usulan Cak Imin
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH kepada PNS sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. "Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).
Dia juga mengusulkan efisiensi penggunaan energi di gedung kantor dan telah memerintahkan kantor DPP PKB untuk melakukan hal tersebut. Usulan ini diajukan sebagai wujud pengurangan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global.
Respons dari NasDem ini menunjukkan bahwa usulan Cak Imin mendapat perhatian serius dari partai politik lain, dengan penekanan pada pentingnya perhitungan matang dan menjaga kualitas pelayanan publik.
