Tri Tito Karnavian Dorong PKK Aktif Kawal Program Prioritas Pemerintah
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, mengajak seluruh pengurus TP PKK di daerah untuk lebih proaktif dalam mengawal dan menyukseskan program prioritas pemerintah. Menurutnya, PKK memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017, yang memungkinkan organisasi ini mendapatkan anggaran dari APBN dan APBD. Hal ini menjadikan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dengan dasar hukum yang jelas.
"PKK ini satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang punya Perpres, punya Perpres Nomor 99 Tahun 2017, di mana dengan Perpres itu kita mendapatkan anggaran APBN-APBD. Jadi PKK ini bukan dibuat-buat oleh kita, kita di sini untuk bermitra dengan pemerintah, tapi kita mempunyai dasar hukum yang kuat," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).
PKK Diminta Tidak Hanya Menunggu Program, tapi Aktif Berinovasi
Pernyataan tersebut disampaikan Tri saat membuka Pameran UMKM, Cek Kesehatan Gratis, dan Pelaksanaan Rekor MURI Minum Pil Multiple Micronutrient Supplement (MMS) Serentak bagi Ibu Hamil di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Acara berlangsung secara hybrid dari Hotel Claro, Makassar, pada Kamis (9/7). Tri menegaskan bahwa pengurus TP PKK tidak boleh hanya menunggu program dari pemerintah daerah (Pemda), tetapi harus aktif menyusun kegiatan yang selaras dengan kebijakan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sinergi ini, menurut Tri, akan membuat program PKK berjalan lebih efektif sekaligus membantu Pemda mencapai target pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG). "Jadi justru harusnya dinas-dinas OPD yang terkait merasa bersyukur bahwa kita turun tangan untuk menggerakkan kader-kader kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena mereka sendiri punya target sebetulnya untuk cek kesehatan gratis ini," ucapnya.
Perluas Kemitraan dengan Organisasi Profesi dan Sektor Swasta
Tri juga mendorong TP PKK untuk memperluas kemitraan tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan organisasi profesi dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan dari berbagai pihak ini dinilai dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan mata seperti operasi katarak dan pemberian kacamata gratis.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Tri mengapresiasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan TP PKK. Menurutnya, UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung perekonomian daerah. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naomi Octarina, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel atas kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Momen Rekor MURI dan Cek Kesehatan Gratis
Dalam kesempatan yang sama, Tri turut menyaksikan pemecahan Rekor MURI minum pil MMS oleh ibu hamil se-Provinsi Sulawesi Selatan. Ia juga meninjau langsung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dan pameran UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Pusat Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga, Yane Bima Arya, bersama jajaran pengurus TP PKK Pusat, Ketua TP PKK dari 38 provinsi, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Sulsel.
Tri secara khusus mengajak seluruh kader PKK untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dengan landasan hukum yang kuat dan kemitraan yang luas, PKK diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
