Mendagri Tito Karnavian: WFH 1 Hari Per Pekan Tak Ganggu Pemerintahan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa wacana penerapan satu hari Work From Home (WFH) setiap pekan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Dia menyebut pemerintah telah memiliki pengalaman luas dengan skema tersebut selama masa wabah COVID-19 yang merebak beberapa tahun lalu.
Pengalaman Masa Pandemi Jadi Acuan
Tito Karnavian menjelaskan, "Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Lebih lanjut, Tito mengatakan pihaknya akan memberikan petunjuk kepada para kepala daerah yang baru jika skema ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, untuk sektor layanan publik yang penting, penerapan WFH akan disesuaikan, seperti pada angkutan umum dan rumah sakit.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," tambahnya.
Sistem SIMPEG untuk Pantau Produktivitas ASN
Tito mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat digunakan untuk memonitor Aparatur Sipil Negara (ASN) agar betul-betul produktif saat bekerja dari rumah. Mekanisme ini bertujuan untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), alih-alih ASN berjalan-jalan di luar jam kerja.
"Nanti kita bisa gunakan sebetulnya, mekanisme pada waktu COVID itu. Misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor lampu hidup, AC masih hidup. Kemudian misalnya lagi, kalau dulu saya absen, dulu ada sistem namanya SIMPEG, sistem administrasi pegawai," jelas Tito.
Dia melanjutkan, "Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM, dulu zaman COVID, mereka wajib untuk handphone-nya on."
Tito menjelaskan bahwa sistem SIMPEG akan terhubung pada deteksi lokasi pegawai melalui sistem GPS di gawai yang wajib dinyalakan. Dengan demikian, posisi ASN dapat dipantau secara real-time selama jam bekerja.
"Setelah itu mereka mendaftar, jam 07.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, jalan-jalan, kan ketahuan gitu. Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai," pungkasnya.
Kesepakatan dalam Rapat Tingkat Tinggi
Sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati hari yang akan diberlakukan untuk WFH per minggu dalam upaya penghematan BBM. Dia menyebut pemberlakuan hari WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
Tito menyebut kesepakatan itu diambil dalam rapat yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat tersebut membahas kajian langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi potensi krisis akibat konflik di Timur Tengah.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (diumumkan) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).
Dengan pengalaman masa pandemi sebagai landasan, penerapan WFH satu hari per pekan diharapkan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik, sambil mendukung upaya penghematan energi nasional.
