Kasatgas Tito Perkuat Koordinasi Pascabencana Sumatera, Siapkan Bantuan Hunian dan Ekonomi
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah tersebut. Upaya ini bertujuan memastikan setiap instansi menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam pemulihan pasca bencana alam.
Rapat Koordinasi di Kemendagri Jakarta
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang membahas situasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (23/2/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan dihadiri oleh sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara), baik yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum. Tito menegaskan, "Yang di huntara ini, mereka waktu itu, akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung."
Skema Bantuan Hunian dan Ekonomi
Tito menjelaskan bahwa huntara merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat diterjang banjir. Masyarakat tersebut tinggal di huntara sembari menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera, berdasarkan tingkat kerusakan rumah:
- Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan.
- Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
- Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang, yang akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.
Selain bantuan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito menyarankan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kepada yang mengalami kerusakan sedang. "Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya," ujarnya.
Penanganan Puing dan Kehadiran Pejabat
Forum tersebut juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut.
Selain Menko PMK Pratikno, rapat ini dihadiri oleh:
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki
- Kepala BNPB Suharyanto
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti
- Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah
- Pejabat terkait lainnya dari berbagai instansi.
Koordinasi yang diperkuat oleh Kasatgas Tito ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.
