Mendagri Tito Percepat Program Renovasi 15.000 Rumah Tak Layak Huni di Perbatasan
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), secara intensif membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan Indonesia. Rapat koordinasi ini digelar pada Selasa, 14 April 2026, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dengan dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta seluruh jajaran BNPP.
Anggaran Ditingkatkan Menjadi 15.000 Unit
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini secara khusus menyasar kawasan perbatasan, dengan total anggaran perbaikan yang ditingkatkan dari rencana awal 10.000 unit menjadi 15.000 unit RTLH.
"Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," tegas Tito dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari yang sama.
Pemetaan dan Koordinasi dengan BPS
Untuk memastikan efektivitas program, Mendagri Tito menugaskan BNPP untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan. Tugas ini mencakup:
- Menentukan jumlah unit yang akan dibangun di masing-masing wilayah perbatasan.
- Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperoleh data detail masyarakat penerima manfaat.
Menurut Tito, BPS telah memiliki data komprehensif melalui survei Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk penghuni RTLH. Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan program berjalan tepat sasaran sesuai kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Dampak Positif bagi Kesejahteraan dan Nasionalisme
Lebih lanjut, Tito Karnavian meyakini bahwa program renovasi RTLH ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme. Ia menegaskan bahwa masyarakat perbatasan berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
"Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan," pungkasnya. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan zona penyangga yang kokoh bagi pertahanan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di daerah perbatasan.
