SPPG di Sanggau Ditutup Sementara Pasca Konflik Internal Soal Gaji
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kapuas Sungai Sengkuang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, resmi dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan menyusul terjadinya keributan antara kepala SPPG setempat dengan para pegawainya terkait persoalan sistem penggajian yang dinilai bermasalah.
Surat Resmi dan Investigasi Berjalan
Penghentian operasional tersebut tertuang dalam surat bernomor 963/D.TWS/03/2026 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal 15 Maret 2026. Koordinator Program MBG Regional Kalbar, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa penutupan bersifat sementara sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
"Operasional dapur SPPG Sungai Sengkuang dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan selesai dan manajemen organisasi di lokasi tersebut dinyatakan kembali sesuai ketentuan program MBG," jelas Agus Kurniawi kepada media.
Laporan dan Dugaan Provokasi
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan resmi dari Kepala SPPG Sanggau Kapuas Sungai Sengkuang pada 14 Maret 2026. Laporan tersebut mengangkat masalah manajemen internal serta dugaan kuat adanya provokasi dari sejumlah relawan terkait sistem penggajian yang dibayarkan secara rapel saat distribusi menu MBG berlangsung.
Menurut informasi yang berkembang, sistem pembayaran gaji yang tidak transparan dan tertunda menjadi pemicu utama ketegangan di lingkungan SPPG tersebut.
Keluhan Para Pegawai dan Tanggapan Pejabat
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Sanggau yang juga Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengaku telah didatangi oleh sekitar 20 orang karyawan dan relawan SPPG. Mereka menyampaikan keluhan serius mengenai pembayaran upah yang belum diterima atau jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan.
"Sabtu kemarin saya didatangi sekitar 20-an orang karyawan yang mengaku belum digaji atau gajinya tidak sesuai. Mereka sempat ditantang oleh Kepala SPPG, kalau mau melapor silakan lapor ke Ketua Satgas," ungkap Susana Herpena dengan nada prihatin.
Insiden ini menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam program bantuan sosial seperti MBG, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Masyarakat setempat berharap penyelesaiannya dapat berlangsung cepat agar layanan pemenuhan gizi kembali berjalan normal.
