Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Penguatan Tata Kelola RSUD Jayapura di Yogyakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit yang digelar antara RSUP Dr. Sardjito dengan RSUD wilayah Jayapura. Acara ini berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 16 April 2026.
Menurut Ribka, upaya kolaboratif ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan perlu menjadi perhatian penting bagi semua pihak, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan SDM Kesehatan
Dalam salah satu poin Asta Cita, Ribka menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor kesehatan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG).
"Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG," ujar Ribka Haluk.
Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menugaskan Ribka secara khusus untuk mengawal pelaksanaannya di wilayah Indonesia Timur. Ribka secara rutin berkoordinasi dengan jajaran gubernur, bupati, dan wali kota guna memastikan kebijakan ini terlaksana dengan optimal.
Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan di Puskesmas
Berdasarkan pengamatannya, Ribka menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, terutama di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Layanan kesehatan di tingkat dasar ini dianggap sebagai garda terdepan keberhasilan program yang diusung pemerintah.
"Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis," tambahnya.
Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dan Peran Aktif Pemda
Selain program CKG, Ribka mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB). Penanganan TB tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.
"Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan, penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan," katanya.
Dampak Kualitas Layanan terhadap IPM dan Indonesia Emas 2045
Dalam kesempatan yang sama, Ribka menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan yang prima akan berdampak besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kontribusi ini tidak hanya dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
"Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus," tandas Ribka.
Acara workshop ini turut dihadiri oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Ockti Palupi Rahayuningtyas, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Romaniyanto beserta jajaran, serta para peserta workshop dari RSUD wilayah Jayapura.
