Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui bahwa keterbatasan fasilitas menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini disampaikannya menanggapi data yang menunjukkan sebanyak 35 personel Satpol PP meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Rano menyoroti bahwa hingga saat ini Satpol PP DKI Jakarta belum memiliki markas komando (mako) yang memadai, meskipun memiliki jumlah personel yang besar dan beban kerja yang tinggi di lapangan. Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai sesuatu yang janggal jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.
Pernyataan Rano Karno
“Kalau misalnya polisi tidak punya Polda, aneh gitu kan. Makanya Satpol PP tidak punya mako, aneh,” kata Rano di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24 April 2026). Menurutnya, kondisi tersebut tidak ideal bagi institusi yang berperan sebagai penegak peraturan daerah. Ia menyebut bahwa Satpol PP DKI Jakarta mempunyai kebutuhan armada dan personel yang besar. “Anda bisa bayangkan instansi yang begitu besar nggak punya mako. Ya, ada mako kecil ada di daerah mana itu? Kebon Sirih,” kata Rano. “Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Dia pasti punya armada besar, armada tuh bukan hanya kendaraan tapi juga kepada karyawan-karyawan,” lanjutnya.
Beban Kerja Satpol PP
Rano menilai bahwa tingginya beban kerja personel Satpol PP membuat aspek kesehatan menjadi krusial dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia juga menyinggung kondisi saat ini di mana banyak personel terpusat di Balai Kota dengan keterbatasan ruang dan infrastruktur. Rano menyampaikan bahwa pembangunan markas komando Satpol PP DKI Jakarta menjadi kebutuhan mendesak dan akan didorong kembali meskipun sebelumnya sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran. “Sebetulnya sudah didesain, sudah ada dianggarkan, cuman karena efisiensi. Kayaknya kita harus evaluasi lagi deh,” ujarnya.
Penambahan Personel
Selain pembangunan markas komando, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka peluang penambahan personel Satpol PP DKI Jakarta secara bertahap. Hal ini, kata Rano, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. “Kalau dia minta 5.000 mungkin saja tapi akan bertahap, enggak mungkin tidak,” ujar Rano.
