Pramono Pastikan WFH Jumat ASN Tak Ganggu Pelayanan Publik di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penegasan bahwa penerapan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik di Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 1 April 2026, sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat.
Sektor Vital Tetap Beroperasi Normal
Pramono menegaskan bahwa sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap diwajibkan berkantor seperti biasa. "Yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Gulkarmat, Damkar, itu semua tetap bertugas seperti biasa. Mereka tidak masuk kategori yang mendapatkan privilege WFH," ujarnya kepada wartawan.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta. Karena sifatnya wajib, Pemerintah Provinsi DKI tinggal menyiapkan aturan teknis penyesuaiannya melalui Surat Keputusan Gubernur.
Aturan dan Batasan Ketat untuk WFH
Pramono menyebut WFH hanya berlaku bagi fungsi administrasi yang memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah. Pemprov DKI telah menetapkan pelaksanaan WFH antara 25% hingga 50% pegawai, dengan aturan detail yang tengah dirumuskan.
Meski memberikan fleksibilitas, sejumlah batasan tetap diberlakukan agar WFH tidak disalahgunakan. Salah satunya, ASN dilarang menggunakan kendaraan pribadi bila harus bepergian saat WFH. "Kalau mereka mau bertransportasi karena statusnya WFH, harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bepergian, ya pakai transportasi publik," tegas Pramono.
Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas
Untuk pengawasan, Pemprov DKI akan tetap menerapkan absensi mobile yang dipantau oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Setiap pelanggaran akan berujung pada sanksi tegas. "Siapa pun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas," kata Pramono.
Dia juga memastikan tidak ada pengganti hari WFH bagi petugas lapangan yang diwajibkan tetap masuk di hari Jumat. "Mereka tetap tidak mendapatkan privilege untuk bisa WFH, termasuk kami ini tetap bekerja seperti biasa," imbuhnya.
Kebijakan kerja dari rumah alias WFH buat ASN setiap hari Jumat ini diterapkan sebagai respons terhadap imbas konflik Timur Tengah, dengan tetap mengutamakan kelancaran pelayanan publik di Jakarta.
