Pramono Anung Tindak Tegas Lapangan Padel Tak Berizin yang Ganggu Warga Jakarta
Pramono Tindak Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta

Pramono Anung Siap Tindak Tegas Lapangan Padel Bermasalah di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap lapangan padel yang tidak memiliki izin dan mengganggu kenyamanan warga. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait kebisingan dari fasilitas olahraga tersebut.

Pemanggilan Stakeholder dan Investigasi Menyeluruh

Dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 19 Februari 2026, Pramono mengungkapkan bahwa ia akan mengundang seluruh stakeholder yang terlibat dalam perizinan lapangan padel. "Saya akan mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan secara lengkap," tegasnya. Ia menekankan bahwa Pemprov DKI tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, terutama terkait ketidaksesuaian izin dan gangguan terhadap masyarakat.

Keluhan Warga di Jalan Haji Nawi yang Viral

Keluhan ini bermula dari unggahan akun Threads @idhm yang menyoroti kebisingan dari lapangan padel Fourtwall Haji Nawi di Cilandak, Jakarta Selatan. Warga setempat mengaku terganggu oleh suara benturan bola dan teriakan pemain yang terjadi hampir tanpa jeda dari pukul 06.00 pagi hingga 00.00 malam. "Bayangkan, dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam. Dengan rata-rata permainan padel 2–3 jam per booking, mereka silih berganti menimpa kebisingan demi kebisingan," tulis akun tersebut.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Tak hanya mengeluh, warga juga mulai mendokumentasikan tingkat kebisingan dan berdiskusi dengan ahli advokasi lingkungan untuk mempelajari aspek zonasi, tata ruang, dan regulasi baku mutu kebisingan. Hal ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menuntut penyelesaian masalah yang berdampak pada kualitas hidup mereka.

Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Ketertiban

Pramono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas yang mengabaikan peraturan dan mengganggu ketenangan warga. "Bagi daerah-daerah yang mengganggu masyarakat karena tidak sesuai izin, Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan mengambil tindakan tegas," ucapnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menjaga kenyamanan publik di ibu kota.

Selain fokus pada masalah lapangan padel, Pramono juga menyoroti progres pembangunan Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan, yang telah mencapai 92 persen dan diharapkan selesai pada Maret 2026. Taman ini dirancang sebagai ruang terbuka hijau dengan jogging track sepanjang 1,2 kilometer dan fungsi pengendali banjir, menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang berkelanjutan.

Dengan langkah ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pengembangan fasilitas olahraga dan perlindungan hak warga untuk hidup tenang, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi perizinan di Jakarta.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga