Pramono Anung Siap Terapkan Kebijakan WFH di Jakarta Ikuti Arahan Pusat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah di ibu kota, jika pemerintah pusat mengeluarkan arahan resmi terkait hal tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap wacana yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan penerapan WFH untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Antisipasi Krisis Energi Akibat Ketegangan Timur Tengah
Pramono menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Iran, berpotensi menimbulkan tekanan pada penyediaan energi global. "Ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM. Dan harganya memang sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan," ujarnya dalam keterangan pers di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/3/2026).
Dia menekankan bahwa kebijakan WFH akan dijalankan di DKI Jakarta jika pemerintah pusat memberlakukannya secara menyeluruh. "Sedangkan untuk Work From Home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga," tegas Pramono.
Stok Kebutuhan Pokok di Jakarta Aman Menyambut Idul Fitri
Sebelum membahas wacana WFH, Pramono terlebih dahulu melaporkan kondisi persediaan kebutuhan pokok di Jakarta menjelang perayaan Idul Fitri. Menurutnya, semua kebutuhan termasuk energi dan LPG telah terpenuhi dengan baik, bahkan masih memiliki cadangan yang cukup.
"Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Jakarta di dalam menyambut Idul Fitri ini semua kebutuhan termasuk energi, LPG dan sebagainya terpenuhi dengan baik. Bahkan cadangannya masih cukup dan ada kenaikan sedikit sekali," jelasnya.
Meskipun terjadi kenaikan harga pada beberapa bahan pokok seperti cabai keriting dan daging, secara keseluruhan stok di Jakarta dinyatakan aman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memantau situasi harga hingga setelah Lebaran.
Komitmen Kepatuhan terhadap Arahan Pemerintah Pusat
Pramono menegaskan komitmennya untuk patuh pada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal penerapan WFH. "Dan untuk itu Pemerintah DKI Jakarta kalau pemerintah pusat memberlakukan secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya," tuturnya.
Dia juga mengklarifikasi pernyataannya mengenai konflik di Iran, dengan menyebutkan bahwa perang tersebut bukanlah perang dunia, namun dampaknya terhadap energi global tetap signifikan. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi krisis yang mungkin timbul.
Kebijakan WFH sebelumnya telah diterapkan selama pandemi COVID-19 dan terbukti efektif dalam mengurangi mobilitas serta konsumsi energi. Jika diterapkan kembali, kebijakan ini diharapkan dapat membantu menghemat BBM dan mengurangi tekanan pada pasokan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
