Pramono Anung Siap Terapkan WFH dan Hemat BBM Ikuti Arahan Presiden Prabowo
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan mempertimbangkan penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 17 Maret 2026, sebagai respons terhadap ketidakpastian global yang berpotensi mempengaruhi pasokan energi di Indonesia.
Antisipasi Dampak Krisis Global
Pramono menyoroti bahwa konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran dapat menimbulkan tekanan pada penyediaan energi, terutama gas dan BBM. Dia mengakui bahwa harga BBM saat ini telah mengalami kenaikan signifikan, namun meyakinkan bahwa ketersediaan BBM di Jakarta masih dalam kondisi aman, sehingga tidak perlu terjadi panic buying.
"Apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga," ujar Pramono, menekankan komitmennya untuk bersinergi dengan kebijakan nasional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya proaktif menghadapi dinamika global di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan.
Langkah-Langkah Penghematan Energi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta pemerintah dan masyarakat untuk mulai menghemat konsumsi BBM, menekankan bahwa meski Indonesia dalam kondisi aman, persiapan dan kewaspadaan tetap diperlukan. Dia menyebutkan bahwa kebijakan WFH bisa menjadi salah satu opsi untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi.
Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM. Rapat ini bertujuan merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi Covid-19.
Strategi dan Implementasi
Dalam rapat tersebut, disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yang direncanakan berlaku mulai April 2026. Strategi-strategi tersebut meliputi:
- Penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi ASN.
- Penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja.
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
- Penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran.
- Penyesuaian metode pembelajaran (daring/luring) sesuai karakteristik substansi, dengan praktikum tetap dilaksanakan tatap muka untuk menjaga kualitas.
Pratikno menekankan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data, agar tidak mengganggu proses pembelajaran atau pelayanan publik. Rapat juga membahas isu strategis seperti mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan opsi pembiayaan akses internet untuk pembelajaran daring.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dianggap kunci untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif sambil menjaga pelayanan publik tetap optimal. Hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo, berisi gambaran konsumsi energi dan rekomendasi langkah penghematan.
