Pramono Anung Kaji Ulang Subsidi TransJakarta Sebelum Putuskan Tarif Baru
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan menghitung ulang besaran subsidi transportasi Jakarta (TransJakarta) sebelum memutuskan usulan penyesuaian tarif. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan tarif tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran sekaligus kepentingan warga ibu kota.
Pramono menyatakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait tarif TransJakarta telah diterima dan kini tengah dipelajari oleh Pemprov DKI. "Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu dan dalam minggu-minggu depan ini kami akan segera menghitung kembali," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Perhitungan Ulang Penting untuk Anggaran dan Masyarakat
Menurut Pramono, perhitungan ulang diperlukan karena keputusan mengenai tarif transportasi umum tidak hanya menyangkut besaran tarif yang dibayar penumpang, tetapi juga mempertimbangkan besaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah. "Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif TransJakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu," ujar Pramono.
Pembahasan usulan tarif saat ini berlangsung bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta. Meski begitu, penetapan tarif menjadi salah satu agenda prioritas yang ingin segera diselesaikan. "Sekarang ini sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tetapi itu menjadi prioritas untuk segera diputuskan," ucap dia.
15 Golongan Masyarakat Tetap Gratis Naik TransJakarta
Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa keputusan yang diambil nantinya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurut dia, Pemprov DKI juga terus menambah jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh layanan transportasi umum secara gratis. "Karena ada 15 golongan yang terus kita tambah untuk kita gratiskan, sehingga dengan demikian siapapun yang nanti mengalami kenaikan tarif, pastilah orang-orang yang mampu untuk itu. Sementara 15 golongan tersebut, sekarang saya sudah minta untuk digalakkan dan tetap kita gratiskan," kata Pramono.
Dengan demikian, masyarakat yang tergolong tidak mampu tetap dapat menikmati layanan TransJakarta tanpa biaya, sementara penyesuaian tarif hanya akan diterapkan pada warga yang dianggap mampu secara ekonomi. Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional TransJakarta dan perlindungan terhadap warga kurang mampu.
