Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan jaminan bahwa proses rekrutmen lowongan kerja (loker) dalam program padat karya yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun orang dalam (ordal). Pernyataan ini disampaikan Pramono di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026).
Sistem Terbuka Cegah Kecurangan
Pramono menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan melalui sistem yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Ia menyatakan bahwa sistem tersebut sangat terbuka sehingga tidak memungkinkan adanya intervensi dari pihak manapun. "Nggak, nggak. Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka. Nggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali," ujar Pramono.
Ribuan Lowongan Segera Dibuka
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan pembukaan program padat karya yang akan menyerap sebanyak 2.843 tenaga kerja. Pramono telah meminta sejumlah dinas untuk segera membuka proses pendaftaran dalam waktu dekat. "Jadi, yang untuk program padat karya di DKI Jakarta kan jumlahnya 2.843. Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada," jelasnya.
Program ini dirancang sebagai bantalan sosial bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, proses rekrutmen akan dibuat sesederhana mungkin agar masyarakat dapat segera bekerja. "Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," tambah Pramono.
Syarat Utama: KTP Jakarta
Salah satu syarat utama untuk mengikuti program padat karya adalah memiliki KTP DKI Jakarta. Peserta tidak akan dibebani dengan persyaratan pendidikan tertentu. "Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja," ungkap Pramono.
Pramono berharap program ini dapat membantu warga yang sedang mencari pekerjaan sekaligus memberikan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. "Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah mengumumkan pembukaan 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga Jakarta.
