Pramono Anung Siap Jalankan Arahan Prabowo Soal WFH untuk Hemat BBM
Pemerintah pusat saat ini sedang mengkaji penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam setiap pekan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik global yang mempengaruhi harga energi.
DKI Jakarta Siap Mengikuti Keputusan Pemerintah Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait wacana WFH ini. Pernyataan ini disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026.
"Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Tetapi karena belum diputuskan, kami belum mengambil sikap untuk itu," tegas Pramono.
Ia menegaskan bahwa pihaknya belum mengambil langkah teknis apa pun karena keputusan final mengenai penerapan WFH dua kali seminggu belum secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah.
Arahan Presiden Prabowo dan Penjelasan Menko Perekonomian
Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi. Hal ini terutama relevan di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak signifikan pada harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan lebih rinci. Ia menyatakan bahwa pemerintah membuka opsi fleksibilitas kerja dengan skema WFH satu hari dalam lima hari kerja.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," jelas Airlangga.
Waktu Pelaksanaan dan Cakupan Kebijakan
Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan ini direncanakan akan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, waktu pasti pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan konsep teknis.
"Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Penerapan WFH ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," tambah Airlangga.
Dampak Penghematan dan Pertimbangan Situasi Global
Kebijakan WFH dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Dengan mengurangi mobilitas harian, pemerintah memperkirakan konsumsi BBM dapat ditekan hingga sekitar seperlima dari penggunaan normal.
"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima," jelas Airlangga.
Meski demikian, penerapan kebijakan ini masih akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya kondisi geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah terus memantau dinamika tersebut sebelum mengambil keputusan final.
