Pramono Anung Gandeng BPKP, Izinkan Akses Audit Penuh di Seluruh Lini Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur Pramono Anung menegaskan komitmennya dengan membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP di semua aspek pemerintahan Jakarta.
Komitmen Keterbukaan dan Transparansi
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja sama ini, yang ia nilai sebagai langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," ujar Pramono.
Ia menekankan bahwa tidak ada pembatasan sama sekali bagi BPKP dalam melaksanakan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI. Pramono secara tegas mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah tersebut untuk masuk ke seluruh sektor yang dianggap perlu.
"Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," tegasnya.
Dukungan untuk Perbaikan Sistem
Menurut Pramono, keterbukaan ini merupakan elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang kredibel dan bebas dari penyimpangan. Ia yakin bahwa pengawasan independen dari BPKP akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem sejak dini, sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI yang memberikan ruang luas untuk pengawasan. Yusuf menjelaskan bahwa hasil pengawasan nantinya akan difokuskan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan potensi kecurangan.
"Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.
Target Jakarta sebagai Kota Global
BPKP menilai bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif, minim hambatan birokratis, dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak diinginkan. Kerja sama pengawasan ini juga diarahkan untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya, sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi.
"Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuh Yusuf.
Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warga Jakarta.
