Prabowo Kritik Belanja Daerah Tak Produktif, Singgung Mobil Dinas Kepala Daerah Rp8 Miliar
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif. Dalam sesi tanya jawab bersama para tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
Kritik Terhadap Pemborosan Anggaran
Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya atas pola belanja daerah yang dianggap tidak efisien. "Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujarnya.
Ia menilai bahwa banyak pejabat daerah tidak efisien dalam mengelola anggaran publik, termasuk dalam penggunaan dana untuk fasilitas pejabat. "Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkap Prabowo dengan nada tegas.
Perbandingan dengan Kendaraan Dinas Presiden
Sebagai perbandingan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah. "Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegasnya.
Pernyataan ini menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Pentingnya Tanggung Jawab Kepala Daerah
Presiden juga menekankan bahwa kepala daerah harus lebih fokus pada pelayanan publik daripada kegiatan yang kurang produktif. "Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?" lanjutnya.
Ia menambahkan, "Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," sebagai penegasan bahwa prioritas utama haruslah kesejahteraan masyarakat. Kritik ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, Prabowo mengajak semua pihak untuk lebih terbuka dan adil dalam mengawasi penggunaan dana publik, demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
