Pemkot Mataram Kaji Wajibkan Pegawai Bersepeda ke Kantor untuk Hemat BBM
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang melakukan kajian mendalam mengenai kewajiban penggunaan sepeda kayuh atau gowes bagi para pegawai saat bepergian ke kantor. Inisiatif ini digulirkan sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi krisis global yang terus berlanjut.
Menunggu Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penantian petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan rencana penerapan work from home (WFH). "Kami lagi mengkaji (WFH dari pusat) itu, kami menunggu SOP-nya," jelas Alwan dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa karakteristik Kota Mataram, dengan jarak antar kantor pemerintahan yang relatif dekat, dinilai sangat mendukung penerapan sepeda sebagai moda transportasi dinas. Hal ini terutama akan diterapkan bagi para pejabat, dengan rencana kewajiban bersepeda di hari-hari tertentu yang telah ditetapkan.
Kebijakan Bersepeda untuk Pejabat Eselon
"Bersepeda, tapi (penggunaanya) di hari-hari tertentu. Ketika kami sudah ada keputusan WFH dari pemerintah pusat, Pak Wali sudah ambil kebijakan barusan. Beliau sampaikan kebijakan, bahwa pejabat khususnya eselon 2, 3, 4 akan bersepeda dari rumah ke kantor," ujar Alwan lebih lanjut.
Pemkot Mataram juga tengah melakukan penghitungan radius jarak tempuh yang memungkinkan untuk penerapan kebijakan ini. Penghitungan ini akan disesuaikan dengan kebijakan WFH jika resmi diberlakukan oleh pemerintah pusat, sehingga memastikan efektivitas dan kelayakan implementasinya.
Dukungan Infrastruktur dan Lingkungan
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk penghematan BBM, tetapi juga diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Dengan kondisi geografis Kota Mataram yang relatif datar dan jarak antar instansi yang tidak terlalu jauh, bersepeda dinilai sebagai solusi transportasi yang praktis dan efisien.
Pemerintah kota berkomitmen untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti tempat parkir sepeda yang memadai dan fasilitas lainnya, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Kajian yang sedang dilakukan juga mencakup aspek keamanan dan kenyamanan bagi pegawai yang akan menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama.
