Pemerintah Berjanji Perhatikan Nasib Eks Karyawan Hotel Sultan
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan bahwa para mantan karyawan Hotel Sultan tidak akan menjadi pihak yang dirugikan setelah proses eksekusi lahan dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026. Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk mendata dan benar-benar memperhatikan nasib para pekerja yang terdampak.
"Kami dari Kementerian Sekretariat Negara meminta kepada PPKGBK untuk bukan hanya mendata, tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan," ujar Juri di lokasi Hotel Sultan, Jakarta.
Juri menambahkan bahwa para mantan karyawan akan diajak berkomunikasi. Ia membuka peluang bagi mereka untuk tetap dapat beraktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
"Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran, untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPKGBK," jelasnya.
Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka posko khusus untuk mendata para mantan karyawan hotel tersebut.
"Nanti dari data-data tersebut kita akan verifikasi ulang. Kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pastinya memastikan agar hak-hak mereka karena ada waktu, masa yang kewajiban dari yang lama," kata dia.
Proses eksekusi sebelumnya diwarnai kericuhan. Massa yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu dan botol air mineral. Sebagai respons, petugas menyemprotkan water cannon. Sebanyak 119 orang ditangkap polisi akibat kericuhan tersebut. Selain itu, 29 orang dilaporkan terluka, termasuk personel Polri, TNI, dan warga sipil.
