Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026), Tito menyatakan bahwa warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat.
"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," tegas Tito dalam keterangannya. Penanganan korban bencana, menurutnya, harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya.
Progres Pembangunan Huntara Capai 32 Persen
Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah berhasil diselesaikan secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak. Pembangunan ini tidak hanya dilakukan melalui pendekatan fisik langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi warga.
Warga yang terdampak bencana diberikan pilihan untuk menyewa kontrakan atau tinggal sementara di rumah keluarga. Pemerintah juga menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp 1,8 juta untuk periode tiga bulan.
Bantuan ini dilengkapi dengan dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat. Tujuannya adalah agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi dan memulihkan kehidupan mereka.
Fokus pada Pembangunan Huntap dan Opsi Relokasi
Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Progres pembangunan ini terus menunjukkan perkembangan yang positif, dengan koordinasi lintas sektoral yang diperkuat untuk memastikan target tercapai.
Target pembangunan huntap meliputi:
- 3.657 unit di Sumatera Barat
- 3.462 unit di Sumatera Utara
- 8.600 unit di Aceh
Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi yang masih aman, tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB. Sementara itu, bagi warga yang berada di zona rawan, pemerintah menyediakan opsi relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP.
"Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP," jelas Tito. Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan seluruh target hunian dapat segera terpenuhi.
Dampak Jangka Panjang bagi Pemulihan Ekonomi
Upaya percepatan pembangunan huntara dan huntap ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera. Dengan tersedianya hunian yang memadai, diharapkan warga dapat kembali beraktivitas normal dan membangun kembali kehidupan mereka pascabencana.
Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai sektor, diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini.
