Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Aceh, pada Senin (20/4/2026).
Sinergi Forkopimda sebagai Kunci Penyelesaian Masalah
Dalam pidatonya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa sinergi antara kepala daerah dengan unsur-unsur Forkopimda merupakan faktor krusial untuk menyelesaikan tantangan daerah. "Kalau Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah bisa selesai. Namun, jika pimpinannya tidak kompak, masing-masing berjalan sendiri, maka akan terasa berat," ujarnya. Ia mengajak kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI untuk mengoptimalkan forum ini guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Koordinasi Rutin untuk Pemetaan Persoalan
Mendagri menyarankan agar kepala daerah secara rutin menggelar rapat bersama Forkopimda untuk memetakan persoalan yang dihadapi, mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga penanganan bencana. Koordinasi intensif ini, menurutnya, akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda, sehingga seluruh pihak dapat fokus pada upaya memajukan daerah. "Saya mohon betul rekan-rekan memahami porsi dan posisi sebagai kepala daerah serta pimpinan Forkopimda," tambahnya.
Waspadai Dampak Dinamika Global
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai gejolak global yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Ia meminta agar kepala daerah menjaga tim pengendali inflasi daerah dan mengendalikannya secara langsung. "Betul-betul jaga ini, kendalikan langsung," imbaunya. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilakukan guna mendeteksi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok lebih dini dan mencegah gejolak di masyarakat.
Tangkap Program Kerja Prioritas Nasional
Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional, yang meliputi:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan dan kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur dan perumahan
- Ketahanan bencana
- Ekonomi kerakyatan dan desa
Ia menegaskan, "Program ini harus ditangkap, karena jika tidak, akan rugi. Anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini." Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta para wali kota Komisariat Wilayah I APEKSI dan pihak terkait lainnya.
