Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk terus memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.
Pentingnya Sinergi Forkopimda
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026). Menurut Mendagri, kekompakan antara Forkopimda dan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk keamanan dan pelaksanaan program-program pemerintah pusat maupun daerah.
“Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan,” ujar Tito.
Posisi Strategis Sulawesi
Mendagri menekankan bahwa Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur, serta didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan politik di wilayah ini harus terus dijaga. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif.
“Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman,” tegasnya. Pengalaman konflik sosial di sejumlah daerah di Sulawesi menjadi pelajaran berharga tentang mahalnya harga keamanan.
Peran FKUB dan TPKS
Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan pengalaman penanganan konflik, FKUB terbukti berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik berlatar belakang agama. Keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai.
Selain itu, ia mendorong pengaktifan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik. “Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” jelasnya.
Acara dan Kehadiran
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan stabilitas dan pemerataan ekonomi di Sulawesi dapat terus terjaga.
