Jakarta, Nusantara Daily - Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai aliansi pergerakan diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini menjadi ajang penyampaian aspirasi dan tuntutan mahasiswa secara langsung kepada orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Tenggat 5x24 Jam untuk Pemerintah
Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa memberikan tenggat waktu 5x24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan. Apabila tidak ada realisasi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi massa.
"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan aksi jilid berikutnya," tegas Koordinator Aksi, M Abdu Maludin, kepada wartawan usai pertemuan.
Tiga Klaster Tuntutan Mahasiswa
Abdu menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut mahasiswa menyampaikan tiga klaster tuntutan utama, yaitu klaster fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.
Klaster Fiskal dan Pendidikan
Pada klaster ini, mahasiswa meminta pemerintah untuk membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan di wilayah terkait. Mereka juga mendesak agar dilakukan audit secara transparan. "Sub yang kedua, mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau," ujar Abdu.
Klaster Hukum dan Supremasi Sipil
Mahasiswa mendesak pemerintah merekomendasikan kepada DPR untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak sipil.
Klaster Krisis Moneter dan Energi
Dalam klaster ini, mahasiswa meminta otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Selain itu, mereka mendesak pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional. "Kebijakan ini terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," tegas Abdu.
Pertemuan ini menjadi sorotan publik, mengingat tekanan mahasiswa terhadap pemerintah terus meningkat. Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dalam merespons tuntutan yang disampaikan.
