Legislator Dukung dan Beri Catatan untuk Kebijakan WFH Jumat demi Hemat BBM
Pemerintah telah menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya strategis untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring pada Selasa, 31 Maret 2026, sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan energi global.
Dukungan dari Fraksi-Fraksi di DPR
Kebijakan WFH ini menuai respons beragam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi NasDem, melalui Kapoksi Komisi II Ujang Bey, menyatakan dukungan penuh. Ujang menegaskan bahwa penghematan BBM harus segera dilaksanakan, mengingat ketidakpastian durasi perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan pentingnya evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut.
Senada dengan NasDem, Kapoksi PKB Komisi II Muhammad Khozin juga mendukung kebijakan ini. Ia berharap WFH setiap Jumat dapat dievaluasi secara konsisten oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Khozin menambahkan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki transportasi umum dan mengendalikan polusi udara.
Catatan dan Kekhawatiran dari Anggota DPR
Meski mendukung, beberapa legislator memberikan catatan kritis. Ujang Bey dari NasDem mewanti-wanti potensi penyalahgunaan kebijakan WFH. Ia mengingatkan bahwa WFH bukanlah perpanjangan libur akhir pekan dan harus dihindari penggunaannya untuk kegiatan rekreasi yang tidak produktif.
Anggota Komisi II dari PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti aspek efisiensi. Ia melaporkan bahwa WFH dapat menghemat anggaran kantor hingga 32% untuk listrik, air, dan kendaraan dinas. Namun, Mardani menekankan perlunya sosialisasi matang dan pengawasan ketat agar produktivitas ASN tidak menurun.
Dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus memberikan catatan lebih skeptis. Ia menyatakan kebingungan atas pemilihan hari Jumat, yang berdekatan dengan libur Sabtu-Minggu, karena dikhawatirkan tidak efektif menekan konsumsi BBM. Deddy meminta pemerintah memiliki dasar perhitungan yang jelas, mencakup aspek psikososial, ekonomi, dan mobilitas, sebelum menetapkan hari WFH.
Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari delapan transformasi budaya kerja nasional yang dirancang sebagai langkah adaptif dan preventif. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat didasarkan pada pengalaman pasca-penanganan COVID-19, di mana beberapa kementerian telah menerapkan kerja empat hari seminggu secara digital. Tujuannya adalah mendorong sistem kerja berbasis digital dan meningkatkan efisiensi, sambil memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya menghemat BBM tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur digital dan transportasi umum. Evaluasi akan dilakukan secara berkala berdasarkan data konsumsi BBM dan mobilitas masyarakat untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang.
