Kemensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat Bersama Pemerintah Daerah
Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menerima kunjungan audiensi dari pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Bengkalis di Kantor Kementerian Sosial hari ini. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas berbagai usulan program kesejahteraan sosial, dengan salah satu poin utama adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kedua wilayah tersebut.
Program Sekolah Rakyat untuk Anak Keluarga Miskin
Dalam keterangan tertulisnya, Agus Jabo menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal melibatkan pembukaan sekolah rintisan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, sebelum akhirnya dikembangkan menjadi sekolah permanen. Sekolah ini khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam strata ekonomi.
"Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2," tegas Agus Jabo.
Syarat Lahan dan Konsep Berasrama
Agus Jabo menekankan bahwa pemerintah daerah yang ingin mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat harus menyiapkan lahan minimal seluas 6,8 hektare. Lahan tersebut harus memenuhi kriteria clear and clean, artinya tidak dalam sengketa kepemilikan dan memiliki kontur yang relatif datar dengan kemiringan maksimal sekitar 10 derajat.
"Kalau lahannya sudah clear and clean, siap bangun, tidak perlu pematangan lahan yang besar, maka bisa langsung diproses pembangunannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung komprehensif bagi para siswa. Konsep ini mencakup ruang kelas, asrama, tempat makan, dapur, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga tempat ibadah. Selain itu, anak-anak juga akan mendapatkan seragam, perlengkapan belajar termasuk laptop, serta kebutuhan makan selama masa pendidikan.
Usulan Program Lain dan Penyesuaian Data
Selain pembahasan mengenai Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan sejumlah usulan program kesejahteraan sosial lainnya. Usulan tersebut meliputi:
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
- Dukungan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
Agus Jabo menegaskan bahwa setiap usulan program dari pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan kondisi objektif di lapangan. Hal ini karena seluruh program Kementerian Sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Penguatan Kesiapsiagaan Bencana di Mamuju Tengah
Dalam audiensi tersebut, dibahas pula upaya penguatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Mamuju Tengah, yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat dapat diperkuat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dilengkapi dengan lumbung sosial sebagai tempat penyimpanan logistik kebencanaan, tutur Agus Jabo.
Daftar Peserta Audiensi
Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kedua kabupaten. Dari Kabupaten Mamuju Tengah hadir:
- Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras
- Kepala Bidang Linjamsos, Yasser Ramli
- Kepala Dinas Perikanan, Muhammadia
- Sekretaris Dinas Perikanan, I Made Kardiana
- Tenaga Ahli, Aswadi
Sementara dari Kabupaten Bengkalis hadir:
- Kepala Dinas Sosial, Hambali
- Sekretaris Dinas Sosial, Eji Marliana
- Staf, Wani Fariza
Pertemuan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program terpadu yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
