Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof. Arief Anshory Yusuf, serta jajaran terkait pada Senin, 11 Mei 2026. Rapat ini bertujuan memperkuat digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fokus Penguatan Akurasi Penyaluran Bansos
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Hal ini mencakup upaya menekan inclusion error dan exclusion error melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat.
Inclusion error merujuk pada individu yang tidak berhak, misalnya karena sudah mampu atau kaya, tetapi tetap terdaftar sebagai penerima bansos. Sementara itu, exclusion error adalah kondisi di mana orang yang seharusnya berhak, seperti warga miskin atau memenuhi syarat, justru tidak terdaftar atau tidak menerima bansos. Kedua jenis kesalahan ini menjadi tantangan utama dalam ketepatan sasaran data sosial di Indonesia.
Digitalisasi sebagai Prioritas Nasional
Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bansos.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos, kita gembira menemukan hal yang mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Ia optimistis bahwa kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," jelasnya.
Uji Coba di Banyuwangi dan Target Nasional
Gus Ipul menyebutkan bahwa uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup positif. Saat ini, digitalisasi mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026.
Meskipun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat. "Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," kata Gus Ipul. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa masih tingginya kesalahan penyaluran bansos, dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki persoalan tersebut secara bertahap.
Peran BPS dalam Penyempurnaan Data
Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran. "Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutakhirkan dengan lebih cepat dan akurat," papar Amalia.
Saat ini, BPS tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran inclusion error dan exclusion error melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos. BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data.
Amalia menjelaskan bahwa teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT). "Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelas Amalia.
Ia menambahkan, BPS juga berencana menyempurnakan metode sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan DTSEN yang telah dimutakhirkan sebagai basis sampling frame. "Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis dari sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutakhirkan secara menyeluruh," jelas Amalia.
Transparansi dan Pendekatan Ilmiah
Pada kesempatan yang sama, Prof. Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT. "Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana (melalui) tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process," kata Prof. Arief.
Ia menambahkan bahwa kualitas data yang mutakhir menjadi faktor penting dalam memperbaiki akurasi bansos. Menurutnya, pembaruan data secara mandiri melalui mekanisme self-registration seperti digitalisasi bansos yang diuji coba di Banyuwangi perlu terus diperluas. "Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 (daerah lainnya)," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Mensos Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
