Kemensos dan BPS Tingkatkan Konsolidasi untuk Data Sosial yang Akurat
Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat konsolidasi dalam upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dilakukan karena data sosial bersifat dinamis dan harus selalu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap sistem perangkingan Desil yang terbagi dalam tiga tingkat: nasional, regional (provinsi), dan kabupaten/kota.
Pentingnya Pemahaman Desil untuk Tepat Sasaran
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (16/4/2026), Gus Ipul menyatakan bahwa konsolidasi ini bertujuan memastikan bantuan pemerintah, termasuk dari pemerintah daerah, dapat lebih tepat sasaran. "Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah, supaya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah itu bisa lebih tepat sasaran," ujarnya. Pertemuan konsolidasi ini berlangsung di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/4/2026) malam, dan dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti serta insan pers.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa semakin banyak daerah yang menyadari pentingnya mengonsolidasikan data lokal dengan BPS. "Mulai banyak daerah-daerah yang menyadari betapa pentingnya data-data dari daerah itu untuk bisa dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi satu langkah-langkah yang lebih konkret dalam menghadirkan data yang lebih akurat," jelasnya. Proses pemutakhiran DTSEN pada triwulan kedua tahun ini dapat dilakukan lebih cepat berkat kerja sama erat antara Kemensos dan BPS.
Percepatan Proses Pemutakhiran Data
Menurut Gus Ipul, sebelumnya BPS biasanya menyerahkan data pada tanggal 20, namun kini dapat dilakukan pada tanggal 10 setiap triwulan. "Sebelumnya, biasanya BPS menyerahkan tanggal 20, kini alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10, awal penyaluran setiap triwulannya. Ini saya berterima kasih, karena dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat," katanya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa percepatan 10 hari ini dimungkinkan melalui kolaborasi dengan Kemensos dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi artinya kolaborasi dengan Pak Mensos adalah ground check yang lebih cepat, kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi dengan Dukcapil juga lebih cepat dan lebih tanggap, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutakhirannya," ujar Amalia. Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan peringkat Desil pada tingkat nasional, regional, dan kabupaten/kota terjadi karena perbandingan dilakukan dalam konteks yang berbeda.
Implikasi Desil untuk Kebijakan dan Bantuan
Amalia memberikan contoh: "Artinya dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Sehingga kalau orang yang secara nasional, dia adalah misalnya desil 6, kalau dia di dalam kota yang kaya banget, kalau secara nasional desil 6, di daerah yang kaya banget, semua kaya, bisa saja dia desilnya 4 atau 3." Ia berharap perangkingan Desil ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk program bantuan. Program yang menggunakan APBN sebaiknya merujuk pada Desil nasional, sementara intervensi dengan APBD menggunakan Desil provinsi.
"Kemudian menentukan desil mana yang layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah," pungkas Amalia. Dengan demikian, upaya pemutakhiran data ini tidak hanya meningkatkan akurasi tetapi juga mendukung efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, memastikan bahwa kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai tingkat wilayah.
