Kemendagri Perketat Pengawasan Harga Jelang Lebaran 2026
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat hingga menjelang perayaan Idulfitri 2026 mendatang. Dalam pernyataannya, Tomsi menyampaikan optimisme bahwa tingkat inflasi pada momentum Lebaran tahun ini diproyeksikan dapat lebih terkendali dan stabil jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 lalu.
Pemantauan Intensif Hingga Hari Terakhir
"Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir jelang Lebaran, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami gejolak yang signifikan," tegas Tomsi Tohir dalam keterangan tertulisnya yang dikeluarkan pada Senin, 16 Maret 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang sekaligus dirangkaikan dengan evaluasi menyeluruh mengenai dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Rakor digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Respons Cepat Terhadap Anomali Harga Daerah
Menanggapi dinamika dan fluktuasi harga yang terjadi di sejumlah daerah, Tomsi secara khusus meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menerapkan pendekatan perbandingan harga dengan wilayah sekitarnya. Instruksi ini diberikan menyusul temuan adanya anomali harga komoditas pokok di beberapa daerah yang mengalami kenaikan sangat signifikan, sementara wilayah tetangganya justru relatif stabil atau hanya mengalami kenaikan dalam skala kecil.
"Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan mendalam dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan," tegas Tomsi dengan penuh kewaspadaan.
Sinergi Lintas Instansi dan Pengelolaan Logistik
Selain fokus pada pengendalian harga di tingkat pasar ritel, Tomsi Tohir juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif dan efisien. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik dari Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah, untuk menyampaikan laporan mengenai kendala distribusi pangan secara rinci dan spesifik sesuai dengan titik permasalahan yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar laporan umum yang bersifat permukaan.
"Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail dan komprehensif. Misalnya terkait penumpukan kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan secara jelas nama pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan yang cepat dan tepat," jelas Tomsi lebih lanjut.
Rakor ini sendiri melibatkan sinergi dan kolaborasi yang erat dari berbagai lintas instansi pemerintah, baik yang hadir secara langsung di lokasi maupun yang mengikuti secara virtual melalui platform daring. Hadir secara langsung antara lain Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Sementara itu, sejumlah perwakilan dari K/L lainnya turut berpartisipasi secara virtual untuk memperkuat koordinasi.
