Kadisdik Jabar Buka Suara Usai Dilaporkan ke Ombudsman soal PCMB 2026
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, akhirnya angkat bicara setelah institusinya dilaporkan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Purwanto menegaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.
"Ya kita persilakan tentu kalau ada aduan, kita ngikut aja," ujar Purwanto saat ditemui di SMK Negeri 1 Bandung, Senin (15/6/2026), seperti dilansir detikJabar.
Purwanto menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak akan menghindari proses yang dijalankan oleh Ombudsman. Jika diperlukan klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya siap memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita ngikutin kan negara hukum," tegas Purwanto.
Latar Belakang Laporan ke Ombudsman
Sebelumnya, polemik seputar pelaksanaan PCMB dan SPMB Jawa Barat 2026 memasuki babak baru. Sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI. Laporan tersebut dilayangkan setelah rentetan persoalan mewarnai pelaksanaan kedua sistem penerimaan murid baru tersebut.
Berbagai masalah yang dilaporkan antara lain gangguan pada aplikasi pendaftaran, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membludaknya keluhan masyarakat yang datang langsung ke Kantor Disdik Jabar. Para pelapor menduga adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan PCMB dan SPMB tahun ini.
- Gangguan aplikasi PCMB dan SPMB yang menghambat pendaftaran.
- Proses pengaduan yang lamban dan tidak responsif.
- Banyaknya keluhan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik.
Dengan adanya laporan ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat diharapkan dapat memperbaiki sistem penerimaan murid baru ke depannya. Purwanto berjanji akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan siap memberikan klarifikasi jika diperlukan.
