Hardiknas 2026: Fahira Idris Dorong Penguatan Guru dan Pemerataan Pendidikan
Hardiknas 2026: Fahira Idris Dorong Guru dan Pemerataan

Hardiknas 2026: Fahira Idris Dorong Penguatan Guru dan Pemerataan Pendidikan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momen refleksi kolektif bahwa pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan keadilan. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta sekaligus pemerhati pendidikan, Fahira Idris, mendorong penguatan guru, percepatan digitalisasi, serta pemerataan layanan pendidikan sebagai kunci utama menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.

Menurut Fahira Idris, di tengah berbagai capaian pembangunan pendidikan, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar. Mulai dari ketimpangan antarwilayah, kualitas hasil belajar yang belum optimal, hingga distribusi dan kompetensi guru yang belum merata. "Hardiknas jadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Namun, fondasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan akses pendidikan," ujar Fahira Idris, Sabtu (2/5).

Ketimpangan Pendidikan Antarwilayah

Senator Jakarta ini mengungkapkan, ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, hingga kekurangan tenaga pendidik menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi agar tidak memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, capaian pembelajaran siswa Indonesia yang masih relatif belum memuaskan, termasuk dalam indikator internasional seperti literasi, numerasi, dan sains, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pendidikan harus dilakukan secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Prioritas pada Penguatan Guru

Dalam konteks tersebut, Fahira Idris menegaskan bahwa penguatan peran guru menjadi prioritas utama. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran, pembentuk karakter, dan agen perubahan dalam sistem pendidikan. "Transformasi pendidikan harus dimulai dari guru. Peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi guru harus menjadi agenda utama. Tanpa guru yang kuat, semua kebijakan pendidikan akan sulit mencapai dampak yang optimal," tegas Fahira Idris.

Percepatan Digitalisasi Inklusif

Selain penguatan guru, Fahira Idris juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pendidikan yang inklusif dan merata. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus memastikan seluruh peserta didik, termasuk di daerah 3T, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar berkualitas. "Digitalisasi pendidikan harus mampu menutup kesenjangan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital, penyediaan perangkat, serta peningkatan literasi digital guru dan siswa harus berjalan beriringan," ucapnya.

Pemerataan Layanan Pendidikan

Lebih lanjut, aktivis perempuan dan perlindungan anak ini menilai bahwa pemerataan layanan pendidikan berkualitas harus menjadi fokus utama kebijakan pendidikan nasional. Hal ini mencakup pemerataan infrastruktur, akses pendidikan di semua jenjang, hingga penguatan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal dan kinerja pendidikan yang masih rendah. Pendekatan inovatif, lanjut Fahira Idris, seperti sekolah terintegrasi, pembelajaran jarak jauh, serta model pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. "Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena faktor geografis, ekonomi, atau keterbatasan akses. Pendidikan berkualitas adalah hak semua warga negara," ungkapnya.

Konsistensi Kebijakan dan Kolaborasi

Fahira Idris juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penguatan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta program digitalisasi dan revitalisasi satuan pendidikan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar berbagai program tersebut benar-benar berdampak nyata di lapangan. "Pendidikan adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kita optimistis pendidikan Indonesia akan semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Fahira Idris.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga