Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, pada Minggu, 26 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan optimisme bahwa proyek ini akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program ambisius pembangunan 104 sekolah permanen yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Program ini digagas berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya, lahan untuk pembangunan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sementara proses konstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya berterima kasih dan bergembira karena pembangunan di sini berjalan dengan baik, targetnya Juni sudah selesai,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026).
Dukungan Tenaga Kerja dan Target Nasional
Untuk mengejar target penyelesaian yang ketat, pembangunan Sekolah Rakyat di setiap titik lokasi didukung oleh sekitar 600 pekerja. Secara nasional, total ada sekitar 60 ribu pekerja yang terlibat dalam pembangunan lebih dari 100 lokasi Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga terus berupaya memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program ini. Setelah berhasil menampung hampir 16 ribu siswa pada tahun sebelumnya, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30 ribu siswa pada tahun 2026. Dengan demikian, total jumlah siswa yang terlayani diperkirakan akan melampaui 45 ribu siswa.
“Tahun depan sudah tambah lagi 60 ribu, berarti sudah lebih dari 100 ribu. Pada 2027, insyaallah tambah lagi lebih dari 90 ribu siswa. Sehingga di 2028 sudah lebih 200 ribu siswa yang akan mengikuti proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
Rencana Pemerataan Sekolah Rakyat
Ke depannya, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Jika lahan disiapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, maka sekolah akan memprioritaskan siswa dari wilayah setempat. Sebaliknya, jika lahan disediakan oleh pemerintah provinsi, peserta didik dapat berasal dari berbagai kabupaten atau kota dalam provinsi tersebut.
Gus Ipul kembali menegaskan optimisme bahwa pembangunan di Lampung dapat rampung tepat waktu sehingga kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai. “Sampai hari ini masih sesuai target dan diharapkan Juni selesai,” tuturnya.
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Kotabaru
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kotabaru yang berlokasi di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini, capaian fisik pembangunan telah mencapai 35,52 persen.
Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 95.478 meter persegi dan dikerjakan selama 188 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025. Proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Sebanyak 677 pekerja dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut.
Secara keseluruhan, sekolah ini memiliki luas bangunan mencapai 29.991 meter persegi dengan luas dasar bangunan 17.804 meter persegi, serta area terbuka seluas 77.674 meter persegi. Kawasan ini dirancang dengan koefisien dasar bangunan sebesar 18,65 persen, luas bangunan 0,31 persen, dan ruang terbuka hijau mencapai 69,56 persen. Pembangunan juga dibagi ke dalam lima zona guna memastikan efektivitas pelaksanaan.
Kapasitas dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Setelah rampung, Sekolah Rakyat permanen ini ditargetkan mampu menampung 1.080 siswa dalam 36 kelas, dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sekolah ini akan melayani jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut antara lain Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Lampung Kementerian PU Pendi Maita, VP Operasi 2 PT Brantas Abipraya Ade Achmad, Tenaga Ahli Mensos Bidang Pemberdayaan Pegiat Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Aswandi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico.
