Perang Iran Memicu Kekhawatiran Perlombaan Senjata Nuklir di Timur Tengah
Hampir tidak ada keraguan bahwa ancaman nuklir di kawasan Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan konflik yang sedang berlangsung. Dalam perang yang dimulai pada akhir Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, fasilitas nuklir di kedua negara tersebut turut menjadi sasaran.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa perang terhadap Iran diluncurkan untuk mencegah negara itu memperoleh senjata nuklir. Namun, para ahli justru menilai langkah ini berpotensi menjadi bumerang yang memperparah situasi.
Senjata Nuklir sebagai Alat Penangkal dan Risiko Proliferasi
Kepemilikan senjata nuklir selama ini dianggap sebagai alat penangkal yang efektif. Logikanya, negara yang memiliki senjata nuklir akan lebih sulit diserang karena risikonya terlalu besar bagi lawan. Pengamat sering mengutip kasus Korea Utara, di mana pengembangan senjata nuklir diyakini membuat rezimnya sulit disentuh oleh kekuatan asing.
Sebaliknya, Ukraina menjadi contoh yang berlawanan. Pada tahun 1994, Ukraina setuju menyerahkan persenjataan nuklirnya yang saat itu terbesar ketiga di dunia, sebagai imbalan jaminan keamanan dari Rusia, AS, dan Inggris. Kini muncul pandangan bahwa jika Ukraina tetap menyimpan senjata tersebut, Rusia kemungkinan besar tidak akan berani melakukan invasi.
Kondisi Iran dan Ambang Batas Nuklir
Iran selama ini dianggap berada dalam kondisi yang disebut "latensi senjata nuklir". Artinya, Iran sudah memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom nuklir, tetapi belum benar-benar memproduksinya. Rupal Mehta, profesor ilmu politik di AS, dalam komentarnya untuk London School of Economics pada awal Maret, menulis bahwa Iran mempertahankan ambiguitas strategis untuk menghindari serangan, yang justru sekarang terjadi.
Pekan ini, politisi Iran menyatakan negara tersebut mungkin akan keluar dari Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), perjanjian penting yang ditandatangani pada 1968 dan diikuti oleh 191 negara. Perubahan hubungan keamanan di kawasan akibat perang Iran juga bisa mendorong negara lain untuk mempertimbangkan memiliki senjata nuklir.
Negara-Negara Teluk dan Pertimbangan Nuklir
Kelsey Davenport, Direktur Kebijakan Non-Proliferasi di Arms Control Association, mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang akan mendorong negara-negara Teluk mendekati senjata nuklir. Negara-negara ini berada di posisi sulit, di antara ambisi kekuatan Iran dan Israel, sekaligus mulai meragukan sejauh mana Amerika Serikat bisa menjamin keamanan mereka.
Meski demikian, kecil kemungkinan negara-negara tersebut akan langsung berlomba membuat bom karena hambatan teknis dan politiknya sangat besar. Para pemimpin negara Teluk cenderung menunggu konflik berakhir untuk melihat bagaimana kondisi rezim Iran dan program nuklirnya. Namun, jelas bahwa konflik ini akan mendorong pemikiran tentang perlunya senjata nuklir demi keamanan.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab: Langkah Awal Menuju Latensi Nuklir
Arab Saudi mulai mengambil langkah awal menuju kemungkinan latensi nuklir tahun lalu. Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya menyatakan bahwa jika Iran membuat bom nuklir, maka Saudi juga harus memilikinya. Setelah kunjungannya ke AS pada November, ia disebut membawa pulang kesepakatan kerja sama yang membuka peluang bagi Saudi untuk memperkaya uranium.
Menurut Nour Eid, peneliti independen yang berbasis di Paris, Saudi membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 tahun untuk mengembangkan energi nuklir, apalagi senjata. Selain itu, Saudi juga masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga ahli di bidang ini.
Uni Emirat Arab sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir di Barakah. Ketika menandatangani kesepakatan dengan AS pada 2009, mereka setuju pada protokol tambahan serta tidak melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang. Bagi UEA, program ini lebih berkaitan dengan prestise sebagai negara Arab pertama yang mengembangkan energi nuklir, bukan ambisi militer.
Potensi Negara Lain dan Upaya Pencegahan Proliferasi
Negara lain di Timur Tengah yang berpotensi menuju latensi nuklir termasuk Mesir dan Turki, menurut Davenport. Mesir, bekerja sama dengan Rusia, sedang membangun reaktor nuklir di pesisir Mediterania. Namun, kondisi keuangan Mesir yang sulit membuatnya kecil kemungkinan mengembangkan program senjata.
Turki juga tengah mengembangkan program energi nuklir bersama Rusia dan mungkin akan bekerja sama dengan Cina. Namun, Eid menilai bahwa Turki tidak memiliki alasan kuat untuk mengambil risiko berhadapan dengan komunitas internasional hanya untuk memperoleh senjata nuklir, mengingat industri pertahanannya sedang berkembang.
Davenport menekankan pentingnya melihat gambaran yang lebih luas terkait non-proliferasi. Bukan kepentingan Cina atau Rusia untuk membiarkan rezim non-proliferasi runtuh sepenuhnya. Untuk mencegah penyebaran senjata nuklir lebih lanjut, dialog regional menjadi kunci. Meskipun dialog keamanan pascakonflik tidak akan mudah, ini tetap menjadi opsi terbaik agar negara-negara tidak merasa perlu memiliki senjata nuklir sebagai penangkal.
