Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang diambil oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mendorong penerapan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis di sekolah-sekolah.
Dukung Transformasi Dapur MBG
Menurut Charles, momentum pembenahan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada Senin, 8 Juni 2026.
Charles menekankan bahwa dapur MBG di sekolah memungkinkan penerima manfaat lebih tepat sasaran. Model ini juga membuka partisipasi aktif sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.
Keunggulan School-Based Kitchen
Charles menjelaskan beberapa keunggulan dari pendekatan dapur berbasis sekolah, antara lain pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, pemanfaatan fasilitas sekolah yang sudah ada, pengurangan biaya logistik dan distribusi, penguatan pengawasan kualitas makanan, serta pembukaan ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, model tersebut lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, dan pemantauan kondisi peserta didik. Dengan infrastruktur yang tersedia, pemerintah bisa menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Apresiasi Langkah Pembenahan BGN
Charles menyambut baik langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, dan pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas MBG. Ia menilai kebijakan ini sudah lama dinantikan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Moratorium pembangunan dapur baru dinilai memberi kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk tata kelola, SOP, dan peningkatan kualitas SDM. Charles juga menekankan pentingnya memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan gizi. Dalam kondisi keuangan negara yang tertekan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan dianggap bijaksana dan bertanggung jawab.
Langkah BGN Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers pada Kamis, 4 Juni 2026, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program. Empat langkah utama yang disiapkan BGN meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pendaftaran dan pembangunan dapur baru, serta peningkatan kualitas pelaksanaan.
