Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufik, merespons usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang menginginkan tarif Mikrotrans atau JakLingko sebesar Rp2.000. Menurut Taufik, usulan tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi membuat masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Usulan DTKJ: Tarif Tunggal dan Skema Berlangganan
Pada akhir pekan lalu di Balai Kota DKI, Ketua DTKJ Sugihardjo menyampaikan usulan penyesuaian tarif tunggal dalam kota Jakarta untuk Transjakarta menjadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000, serta Mikrotrans yang semula gratis menjadi Rp2.000. DTKJ juga mengusulkan skema langganan Rp200.000 per bulan.
"Saya melihat Rp2.000 (tarif usulan DTKJ) ini perlu dikaji lagi. Karena salah satu fungsi JakLingko atau Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor. Kalau Rp2.000, nanti masyarakat malah hitung-hitungan," kata Taufik di Jakarta, Senin (6/7) seperti dikutip dari Antara.
Alasan DTKJ: Cegah Kecurangan Tap Fiktif
Ketua DTKJ Sugihardjo sebelumnya mengusulkan Mikrotrans tidak gratis lagi untuk meminimalisasi dugaan kecurangan sopir melakukan tap fiktif. Dalam operasional Mikrotrans, sopir diberi target kilometer dan jumlah penumpang. Dengan tarif gratis, jika target penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi data.
"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, 'Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi'," katanya di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara.
DPRD Akan Rapat dengan BUMD Bahas Kecurangan
Menanggapi hal itu, Taufik menyatakan DPRD DKI akan segera menggelar rapat bersama BUMD untuk membahas dugaan praktik kecurangan tap kartu yang dilakukan oknum pengemudi Mikrotrans atau JakLingko. "Memang praktik tap-tap itu juga meresahkan. Sudah diberi pekerjaan sebagai operator Mikrotrans, malah curang begitu. Besok akan kita bahas lebih khusus. Besok kami rapat dengan BUMD, Transjakarta, dan Dinas Perhubungan," kata dia awal pekan ini.
Kekhawatiran Tarif Transjabodetabek Rp10.000
Terkait penyesuaian tarif lainnya, Taufik juga mengimbau pengkajian ulang atas usul skema berlangganan Rp200.000 per bulan dan tarif Transjabodetabek Rp10.000. Ia menilai tarif Transjabodetabek perlu didiskusikan bersama pemerintah daerah sekitar karena dikhawatirkan mengurangi minat pengguna transportasi umum.
"Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkap Taufik.
Ia menyarankan pemerintah daerah penyangga duduk bersama membahas hal ini. Selain itu, Taufik menilai penerapan tarif Transjabodetabek sebaiknya hanya Rp7.500 agar tidak terlalu membebani masyarakat.
