DPRD Kota Bandung Susun Peta Jalan Kependudukan 20 Tahun demi Keberlanjutan Hunian
DPRD Kota Bandung semakin intensif membahas arah pembangunan kependudukan jangka panjang melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045. Raperda ini diproyeksikan sebagai peta jalan strategis selama dua dekade ke depan, dengan fokus tidak hanya pada angka pertumbuhan penduduk, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM), persebaran warga, serta daya dukung wilayah.
Fokus pada Perencanaan Jangka Panjang
Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Menurutnya, kota sebesar Bandung memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan kenyamanan hunian hingga generasi mendatang.
"Sering kali kita terlalu fokus pada kebutuhan hari ini dan besok. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana memastikan kota ini tetap layak dihuni untuk anak cucu kita," ujar Andri Gunawan pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa tanpa desain besar kependudukan, berbagai persoalan berpotensi muncul di masa depan, termasuk kepadatan penduduk, tekanan terhadap infrastruktur, dan masalah sosial yang semakin kompleks.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan
Pansus 11 mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam penyusunan regulasi ini. Kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai kunci agar grand design tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
Pembahasan Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045 masih terus dimatangkan. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi strategis bagi pembangunan berkelanjutan Kota Bandung dalam dua dekade ke depan, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, kualitas SDM, dan daya dukung wilayah.
Dengan langkah ini, DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
